TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan impor beras tidak akan dibatalkan meskipun terdapat penolakan dari publik, terutama petani. Sebab proses importasi sudah berlangsung dan sedang dalam proses pengiriman.
“Impor beras ini menggunakan sistem L/C. Jadi, kalau dibatalkan, akan ada konsekuensi tertentu. Dengan demikian, membatalkan impor bukanlah pilihan,” ujar Moeldoko, ketika bertemu dengan para pemimpin media nasional di Jakarta, Selasa, 6 Februari 2018 malam.
Baca: Soal Impor Beras, Menteri Amran: Kita Sudah Panen Raya
Moeldoko yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), memastikan seluruh beras impor yang direncanakan maksimal sebanyak 500 ribu ton itu akan sepenuhnya digunakan untuk stok nasional. Beras yang diimpor tersebut adalah beras untuk konsumsi umum dan bukan jenis beras khusus.
Untuk memastikan tujuan penguatan stok, kunci gudang tempat penyimpanan beras impor tersebut nantinya hanya dipegang oleh Kepala Satgas Pangan. “Saya usulkan demikian kepada Pak Presiden. Jadi, saya pastikan seluruh beras impor sepenuhnya dipakai untuk stok,” ujar Moeldoko.
Moeldoko berharap rencana impor beras tersebut tidak dikaitkan dengan penurunan harga beras petani saat ini ataupun proyeksi panen raya yang segera tiba, mengingat fungsinya semata-mata untuk penguatan stok. Saat ini konsumsi beras per kapita di Indonesia rata-rata 114 kilogram per tahun, yang harus dapat dipenuhi dan dijamin pasokannya oleh negara.
Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti menambahkan data stok beras nasional per 5 Februari 2018 tercatat 678.000 ton. Jumlah stok tersebut sangat jauh dari posisi aman yang setidaknya 1 juta ton. “Stok beras ideal yang aman adalah 1,5 juta,” ujarnya.
Seiring dengan konsumsi masyarakat, stok beras nasional semakin menipis dari waktu ke waktu sehingga impor menjadi solusi untuk menjamin kecukupan pasokan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi stok yang ada juga digunakan untuk operasi pasar guna menahan harga gabah petani agar tidak jatuh.
Bulog, kata Djarot, ditugaskan oleh pemerintah untuk mengimpor beras jenis umum dan harus sudah masuk Indonesia seluruhnya paling lambat Februari 2018.
Menurut Djarot, pemerintah punya kewajiban untuk memastikan kecukupan stok beras nasional untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan seperti kegagalan panen, serangan hama atau bencana alam. “Untuk itulah impor dengan terpaksa harus dilakukan.”
Terkait impor beras itu pula, Djarot menambahkan Bulog memiliki 1.150 unit gudang di seluruh Indonesia dengan total kapasitas simpan sekitar 3,9 juta ton. “Jadi, kalau ada yang bilang stok beras nasional saat ini mencapai 17 juta ton, jelas itu ngawur. Mau ditaruh di mana beras sebanyak itu,” ucapnya.
