TEMPO.CO, Jakarta-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan program satu juta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo potensial untuk dibiayai dengan skema green bonds. Chief Executive Officer Unit Tim Fasilitas Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Ekoputro Adijayanto mengatakan proyek ini potensial lantaran jika terkait dengan energi baru terbarukan.
"Potensial, misalnya membangun rumah menggunakan green housing, lalu memanfaatkan energi matahari. Jadi sekarang sudah lumrah penggunaan rumah yang ramah lingkungan," kata Eko usai acara penandatanganan kerja sama (MoU) green bonds antara PT Efek Beragun Aset dan Climate Bonds Initiative di kantor Bappenas, Jakarta, Senin, 5 Februari 2018.
Eko berujar, Bappenas berencana mengusulkan perumahan dinas terjangkau untuk aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Namun, dia tak merinci rencana proyek tersebut lantaran masih akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Dia hanya mengatakan, proyek tersebut direncanakan dengan skema yang baik dan biaya terjangkau.
"Dan juga di tengah-tengah kota, tapi kami belum bisa sampaikan," ujarnya.
Eko berujar, sudah ada investor dari Cina yang berminat membiayai proyek ini. Adapun nilai investasi proyek yakni berkisar US$ 100 juta. "Seratus juta dolar dengan satu investor. Dari Cina, baru satu saja," kata Eko.
Pemerintah gencar mencari skema pembiayaan lain untuk pembangunan infrastruktur di luar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bappenas melalui PINA mensosialisasikan green bonds ini sebagai salah satu skema yang tidak hanya dapat menjadi alternatif pembiayaan, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan (green project).
Selain proyek perumahan rakyat ini, PINA juga sedang mengkaji tiga proyek infrastruktur untuk dibiayai dengan skema green bonds. Ketiga proyek itu yakni Bandarudara Kertajati, Pelabuhan New Tanjung Priok, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air Jatiluhur.
