Ditjen Pajak Minta Data Kartu Kredit Dibuka untuk Tujuan Ini

Kartu kredit bank Mega. Bankmega.com
Kartu kredit bank Mega. Bankmega.com

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, menilai pembukaan data kartu kredit atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinilai wajar. Sebab, secara prinsip pembukaan data tersebut, menurut dia, bukan sesuatu yang rahasia.

Adapun terkait data kartu kredit, Yustinus menganggap data tersebut digunakan sebagai informasi untuk membuat profiling mendekati pola konsumsi wajib pajak apakah sesuai dengan profil penghasilannya. Sehingga para wajib pajak tak bisa melakukan kebohongan.

"Itu akan ketahuan, contoh kalau dia ngakunya cuma punya Rp 10 juta sebulan, tapi kok kartu kreditnya tagihannya Rp 15 juta kan tidak mungkin, ya kira-kira seperti itu," kata dia saat dihubungi Tempo, Ahad, 4 Februari 2018.

Sementara itu, General Manager Asosasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Steve Martha, mengatakan pelaporan data kartu kredit nasabah ini merupakan aturan yang pernah diterapkan oleh pemerintah. Namun, peraturan yang terbaru belum disosialisasikan kepada pihak perbankan. "Kami juga dengar dari berita dari peraturan itu, ini yang kami mau diskusikan," ucapnya.

Menurut Steve peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan ini merupakan pengganti peraturan lama. Dia mengatakan di peraturan lama pihak perbankan telah diminta untuk melaporkan data pemegang kartu sampai dengan ke transaksi-transaksinya. "Sudah pernah dilaporkan sekali satu periode, kemudian di tunda waktu itu akhirnya tak harus melaporkan lagi," katanya.

Pembukaan data kartu kredit nasabah ini terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017. Dalam aturan ini disebutkan bagaimana rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Aturan ini merupakan perubahan dari PMK Nomor 39/PMK.03/2016 yang juga merupakan perubahan dari PMK Nomor 16/PMK.03/2013.

Pada tahun lalu, DJP pernah meminta perbankan dan lembaga penyelenggara kartu kredit untuk mempersiapkan data kartu kredit para nasabahnya. Kebijakan itu dijalankan pasca program amnesti pajak atau tax amnesty berakhir pada 31 Maret 2017.

KARTIKA ANGGRAENI | SYAFIUL HADI




Berita Selanjutnya





Kasus Pejabat Pamer Harta hingga Dugaan TPPU Bikin Warganet Mengeluh soal Bayar Pajak

6 jam lalu

Ilustrasi Twitter. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Kasus Pejabat Pamer Harta hingga Dugaan TPPU Bikin Warganet Mengeluh soal Bayar Pajak

Peneliti Indef menyebutkan bawah warganet mengluhkan soal pembayaran pajak buntut dari kasus pejabat pajak pamer harta hingga dugaan TPPU.


Warganet Mengeluh Pejabat Pajak Pamer Harta, Indef: Mayoritas Masih Taat Lapor Pajak

6 jam lalu

Tempo menemukan sejumlah informasi bagaimana Rafael Alun mengumpulkan pundi-pundi uangnya saat menjadi pegawai pajak. Alumni STAN angkatan 1986 itu diduga punya modus tersendiri mengeruk uang wajib pajak.
Warganet Mengeluh Pejabat Pajak Pamer Harta, Indef: Mayoritas Masih Taat Lapor Pajak

Peneliti atau Data Analyst Continuum dari Indef Maisie Sagita mengungkap hasil analisis big data unggahan atau tweet warganet bahwa dampak dari beberapa isu besar soal Kemenkeu tidak membuat masyarakat malas bayar pajak.


Scam di Akhir Periode Pelaporan SPT Pajak Lewat Aplikasi, Korban Dibikin Bingung

10 jam lalu

Ilustrasi orang menggunakan smartphone atau handphone. pexels
Scam di Akhir Periode Pelaporan SPT Pajak Lewat Aplikasi, Korban Dibikin Bingung

Pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya, menjelaskan soal bagaimana cara kerja aplikasi 'handphone kamu' yang menyamar sebagai aplikasi pajak.


Batas Waktu Lapor SPT Tahunan Kian Dekat, Simak Cara dan Syaratnya

11 jam lalu

Spt online. Foto : pajakonline
Batas Waktu Lapor SPT Tahunan Kian Dekat, Simak Cara dan Syaratnya

Bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan minimal Rp 60 juta per tahun wajib melaporkan SPT Tahunan sebelum 31 Maret 2023. Simak syarat dan caranya.


Kanwil DJP Jakarta Utara Laporkan Penerimaan Pajak Rp 11,3 Triliun dari Target Rp 53,9 Triliun

13 jam lalu

Wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak di kantor pelayanan di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Pendapatan negara tumbuh 16,0 persen, didukung kinerja penerimaan perpajakan yang mampu tumbuh 14,3 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Kanwil DJP Jakarta Utara Laporkan Penerimaan Pajak Rp 11,3 Triliun dari Target Rp 53,9 Triliun

Kanwil DJP Jakarta Utara melaporkan telah mencatatkan penerimaan pajak Rp 11,3 triliun per 27 Maret 2023. Baru 21,7 persen dari target.


Modus Scam di Akhir Periode Pelaporan SPT Pajak, Pakar: Menyamar Aplikasi Handphone Kamu

14 jam lalu

Spt online. Foto : pajakonline
Modus Scam di Akhir Periode Pelaporan SPT Pajak, Pakar: Menyamar Aplikasi Handphone Kamu

Kelompok penipu atau hacker memanfaatkan momen pelaporan SPT Pajak untuk mencari korban.


Sri Mulyani Ungkap Capaian 5 Tahun Ditjen Pajak: Pengawasan Rp 158,59 Triliun dari Realisasi Pemerimaan Negara

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Ungkap Capaian 5 Tahun Ditjen Pajak: Pengawasan Rp 158,59 Triliun dari Realisasi Pemerimaan Negara

Sri Mulyani mengungkap capaian Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu selama lima tahun ke belakang (periode 2018-2022).


Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Sri Mulyani Beberkan Konstruksi Kerja Sama PPATK dan Kemenkeu

20 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dari transaksi mencurigakam senilai Rp 349 triliun, hanya Rp 3,3 triliun saja yang berkaitan dengan pegawai Kemenkeu.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Sri Mulyani Beberkan Konstruksi Kerja Sama PPATK dan Kemenkeu

Sri Mulyani Indrawati membeberkan konstruksi kerja sama Kemenkeu dan PPATK buntut dari ramainya transaksi mencurigakan Rp 349 triliun.


Pemeriksaan 6 Perusahaan dan Konsultan Pajak yang Terafiliasi Rafael Alun, Ini Kata Kemenkeu

1 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo (kiri) saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023. Dari ratusan surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang benar-benar berhubungan dengan Kemenkeu dan menyangkut tupoksi pegawai Kemenkeu ada 135 surat, nilainya Rp 22 triliun, dan sebagian besar atau sekitar Rp 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungannya dengan Kemenkeu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemeriksaan 6 Perusahaan dan Konsultan Pajak yang Terafiliasi Rafael Alun, Ini Kata Kemenkeu

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Suryo Utomo belum bisa memberikan penjelasan soal hasil pemeriksaan enam perusahaan dan satu kantor konsultan pajak yang terafiliasi dengan Rafael Alun Trisambodo.


Capaian 5 Tahun Bea Cukai, Sri Mulyani: Rampas 15,86 Ton Narkoba, Terbaru 563 Bal Pakaian Bekas Impor

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta pada Selasa, 14 Maret 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Capaian 5 Tahun Bea Cukai, Sri Mulyani: Rampas 15,86 Ton Narkoba, Terbaru 563 Bal Pakaian Bekas Impor

Sri Mulyani mengungkap capaian Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) selama lima tahun ke belakang. Apa saja?