Jusuf Kalla Minta Dukungan Kamboja untuk Investor Indonesia

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla. (antara)

    Wakil Presiden Jusuf Kalla. (antara)

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn. Keduanya membahas kerja sama antarnegara, termasuk kerja sama di sektor ekonomi. 

    Jusuf Kalla secara khusus meminta dukungan pemerintah Kamboja memperhatikan investor Indonesia. Dia ingin penanam modal diberikan bantuan fasilitas dalam berusaha.

    "Fasilitasnya lebih kepada sisi kemudahan, tanah, perizinan, dan sebagainya," kata Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir, yang juga menghadiri pertemuan Kalla dan Sokhonn, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2018.

    Fachir menuturkan permintaan pimpinan negara itu wajar lantaran Indonesia memiliki banyak investasi di Kamboja. Nilai investasi Indonesia pada 2016 mencapai US$ 350 juta. Sedangkan selama periode Januari hingga Oktober 2017, nilai perdagangan kedua negara mencapai US$ 441,5 juta.

    Indonesia dan Kamboja juga telah sepakat menggelar pertemuan Joint Commission on Bilateral Cooperation (JCBC) pada semester kedua tahun ini. "Wakil Presiden menyambut baik dihidupkannya kembali JCBC karena ini mekanisme yang sangat baik untuk mewujudkan kerja sama di berbagai bidang," kata Fachir.

    Dalam pertemuan JCBC, kedua negara akan mengevaluasi dan menggenjot kerja sama bilateral yang sudah dijalin di berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial dan budaya, pariwisata, dan pertahanan. 

    Kerja sama Indonesia dan Kamboja di sektor ekonomi juga merambah sektor pariwisata. Prak Sokhonn menegaskan komitmennya mempromosikan destinasi wisata Indonesia. "Kalau perlu, ada kerja sama sejumlah kawasan tujuan wisata, baik di Indonesia maupun Kamboja," kata Fachir. Salah satu destinasi yang diusulkan adalah Candi Borobudur dan Kuil Angkor Wat. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).