TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut dirinya memiliki semangat yang sama dengan kementerian lain untuk mengubah cara bekerja instansi yang dipimpinnya menjadi lebih baik. Hal itu disampaikan setelah Kemenhub mendapat kritik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Karenanya Kemenhub harus mengubah cara bekerja, dan mengubah mindset. Saya yakin apa yang disampaikan bisa kami capai," ujar Budi di kantornya, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.
Baca: Sri Mulyani Sebut Kemenhub Populer dengan Reputasi Korupsi
Saat memberi sambutan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan RKA 2019 Kemenhub, Sri Mulyani mengkritik instansi itu masih belum bisa merangkul sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Selama ini Kementerian Perhubungan masih lebih banyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ketimbang menggaet dana dari investor swasta.
"Kemenhub tak pernah repot, tinggal lobi paling kuat ke Kemenkeu, dapat alokasi di Bapennas dan menjaga di DPR supaya tidak dipotong atau bahkan minta DPR nambah," kata Sri Mulyani.
Reputasi masih sulitnya Kementerian Perhubungan menjalankan skema pembiayaan non APBN untuk membangun infrastruktu ini, menurut Sri Mulyani, sudah cukup populer sejak lama. "APBN bisa menjadi suatu indikasi apakah kementerian mampu dan mau melakukan berbagai inovasi," ucapnya.
Lebih jauh Sri Mulyani menjelaskan penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan tiap tahun tak pernah lebih dari 90 persen. Hal itu, kata dia, dapat dilihat dari data pagu anggaran Kemenhub tahun 2010 sampai 2018. "Tahun 2010 Kemenhub anggarannya hanya Rp 17,8 triliun, 2018 ini Kemenhub mengelola Rp 48,2 triliun," tuturnya.
Pada tahun 2015, anggaran Kemenhub naik dari Rp 37 triliun menjadi Rp 65 triliun. Namun, instansi itu hanya sebanyak Rp 47 triliun. "Itu pun saya akan bertanya berapa yang betul-betul dibelanjakan," ujar Sri Mulyani.
