TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai Kementerian Perhubungan memiliki reputasi jelek dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Reputasi buruk itu, menurut Sri Mulyani, antara lain adalah korupsi.
"Korupsi, saya rasa kementerian ini sudah cukup populer dengan reputasi itu," ujar Sri Mulyani di kantor Kemenhub Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.
Sri Mulyani mengatakan penyerapan anggaran di Kemenhub tiap tahun tak pernah lebih dari 90 persen. Hal itu, kata dia, dapat dilihat dari data pagu anggaran Kemenhub tahun 2010 sampai 2018. "Tahun 2010 Kemenhub anggarannya hanya Rp 17,8 triliun, 2018 ini Kemenhub mengelola RP 48,2 triliun," tuturnya.
Sri Mulyani berujar tahun 2015 sendiri anggaran Kemenhub naik dari Rp 37 triliun ke Rp 65 triliun. Namun Kemenhub hanya bisa membelanjakan sebanyak Rp 47 triliun. "Itu pun saya akan bertanya berapa yang betul-betul dibelanjakan," ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, memang banyak kementerian yang kaget menerima anggaran tahun 2015. Sebab, pada tahun itu, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk cepat membangun. "Namun mindset dan cara mengelola anggaran belum tentu mampu untuk bisa mengelola tambahan anggaran itu," ucapnya.
Sri Mulyani juga mengatakan Kemenhub masih kurang merangkul peran private sector atau swasta dalam pembangunan infrastruktur. Kemenhub dinilai konservatif dalam melibatkan pihak swasta. "Kemenhub tak pernah repot, tinggal lobby paling kuat ke Kemenkeu, dapat alokasi di Bapennas dan menjaga di DPR supaya tidak dipotong atau bahkan minta DPR nambah," katanya.
Sri Mulyani menambahkan Kemenhub juga masih susah jika melakukan skema non APBN. Dia berpendapat Kemenhub cukup populer dengan reputasi ini. "APBN bisa menjadi suatu indikasi apakah kementerian mampu dan mau melakukan berbagai inovasi," ucapnya.
