Ketika Suara Jokowi Meninggi Persoalkan Ekspor dan Perdagangan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menyampaikan sambutan saat peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 16 Maret 2017. Dengan dibukanya pintu perbatasan tersebut Presiden Joko Widodo berharap Indonesia dapat meningkatkan ekspor dan tidak bergantung dengan Malaysia. ANTARA FOTO

    Presiden Jokowi menyampaikan sambutan saat peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 16 Maret 2017. Dengan dibukanya pintu perbatasan tersebut Presiden Joko Widodo berharap Indonesia dapat meningkatkan ekspor dan tidak bergantung dengan Malaysia. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Suara Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkali-kali meninggi saat memberikan pengarahan di acara pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018. Presiden mengeluhkan rendahnya nilai ekspor, rumitnya mata rantai perdagangan dalam negeri, hingga masih banyaknya komoditas impor kategori larangan terbatas.

    Di awal-awal sambutannya, Presiden membeberkan data perbandingan nilai ekspor Indonesia dengan Thailand dan Vietnam. "Thailand penduduknya 68 juta bisa ekspor US$ 231 miliar, Vietnam baru merdeka beberapa tahun sudah bisa ekspor US$ 160 miliar. Ini banyak yang keliru," katanya. Adapun nilai ekspor Indonesia, menurut Jokowi, ada di angka US$ 145 miliar.

    Baca: Kesal Volume Ekspor Tertinggal di ASEAN, Jokowi Salahkan Kemendag

    Menurut Jokowi, hal itu lantaran Indonesia terlalu monoton mengurusi pasar tradisional dan lupa mengintervensi pasar baru terutama di negara-negara berpenduduk besar seperti Pakistan, Bangladesh, dan negara-negara di Benua Afrika. Ia pun mengancam akan menutup Indonesia Trade Promotion Center (ITPC).

    "Kalau menurut saya enggak bermanfaat, saya tutup. Negara keluar duit tidak kecil. Apa yang sudah dikerjakan? Kalah dengan negara kecil. Enggak mau saya kerja-kerja seperti ini." ujarnya dengan nada tinggi.

    Jokowi juga tampak kesal pula saat menjelaskan permasalahan terkait perdagangan dalam negeri. Ia meminta Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri memperhatikan mata rantai perdagangan.

    Terkait perdagangan dalam negeri itu pula, Jokowi minta Kementerian mendata siapa yang menjadi penyuplai, agen, dan distributor. "Semua selalu di-update jadi keliatan titik mana yang macet. Ter-update terus. Dilihat, jangan buat regulasi yang justru industri teriak karena pasokan terhambat," katanya.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta ini marah pula soal kebiasaan kementerian atau lembaga yang mengikuti pameran di luar negeri, tapi ala kadarnya. Bahkan kerap telat mendaftar sehingga mendapatkan tempat yang tidak strategis untuk membangun stan. "Apa gunanya. Kalau saya, enggak usah ikut. Pilih tempat bagus yang memberi manfaat, pilih stan di lokasi strategis, itu baru namanya pameran," tuturnya.

    Terakhir presiden memberikan peringatan pada Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution agar terus mengurangi komoditas impor kategori larangan terbatas. Menurut Jokowi, meskipun saat ini jumlah komoditas yang masuk kategori lartas sudah berkurang dari sekitar 5.000 menjadi 2.200-an jenis. "Itu masih kebanyakan," ucapnya.

    Menurut Jokowi, ketentuan lartas kerap disalahgunakan. "Lartas-lartas itu apa sih, dipikir saya enggak tahu itu buat apa, permainannya apa. Ngerti semua, kok," katanya dengan Intonasi suara meninggi.

    Jokowi memberi peringatan keras jika jumlah barang yang masuk kategori lartas masih banyak. "Saya masih diem. Kalau masih juga, kebangetan. Nanti tahu sendiri," tuturnya.

    Saat ditemui seusai acara, Jokowi menjelaskan semua pekerjaan para pembantunya harus dievalusi sehingga ada perbaikan dan pembenahan. "Kalau bekerja gak dievaluasi, dikoreksi, dan diawasi ya gimana yang terjadi rutinitas saja, monoton," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Pangkas 5 Hari Cuti Bersama 2021 dari 7 Hari, Tersisa 2 Hari

    Pemerintah menyisakan 2 hari cuti bersama 2021 demi menekan lonjakan kasus Covid-19 yang biasa terjadi usai libur panjang.