TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan angkutan Lebaran 2018. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan rapat koordinasi ini digelar sejak dini lantaran ada sejumlah hal yang perlu dikoordinasikan, salah satunya terkait dengan imbas pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.
"Salah satu yang jadi isu paling besar pada saat nanti mudik Lebaran itu agak berimpitan dengan pilkada, H plus tujuh," katanya di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.
Simak: Evaluasi Mudik 2017, Menhub Beri Catatan untuk Bus
Perkiraan Lebaran tahun ini jatuh pada 15 dan 16 Juni, sedangkan pencoblosan pilkada serentak dijadwalkan pada 23 Juni. Budi menuturkan mudik Lebaran nanti mungkin lebih ramai. Dia memperkirakan mungkin akan terjadi peningkatan arus lantaran orang-orang pulang ke daerah masing-masing untuk mengikuti pencoblosan.
"Pada saat mudik Lebaran, saat kampanye. Seperti kita ketahui, saudara kita pulang ke daerah sehingga angkutan udara dan laut juga akan mengalami lonjakan," ujarnya.
Mengingat potensi lonjakan tersebut, Budi mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan prasarana mudik Lebaran. Salah satu yang akan dipantau adalah pengoperasian sejumlah jalan tol, yang saat ini masih dalam proses penyelesaian pembangunan.
Budi berujar prasarana angkutan darat akan meningkat signifikan dengan rampungnya jalan tol Jakarta-Surabaya. Budi juga meminta Kepolisian RI, melalui Korps Lalu Lintas, meneliti sejumlah titik keluar-masuk kota-kota di Pulau Jawa.
"Kami berikan kesempatan kepada Polri untuk meneliti jalan keluar-masuk titik-titik kota seluruh Jawa sehingga masih ada waktu perbaikan prasarana tersebut," tuturnya.
