Menteri Arief Keluhkan Industri Pariwisata Terhambat Perizinan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pariwisata Arief Yahya saat kunjungan kerja ke kantor Airnav Indonesia. TEMPO/Marifka HIdayat

    Menteri Pariwisata Arief Yahya saat kunjungan kerja ke kantor Airnav Indonesia. TEMPO/Marifka HIdayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan perkembangan industri pariwisata di Indonesia masih terhambat perizinan. Deregulasi dinilai menjadi kunci penting kesuksesan industri tersebut.

    "Tantangan bangsa ini adalah kecepatan. Flow of money and people itu sangat lambat di Indonesia. Ini hampir semuanya terkait dengan perizinan," kata Arief, di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.

    Baca: Cina Cabut Larangan Terbang ke Bali, Pariwisata Pulih?

    Arief mencontohkan industri pariwisata Jepang yang tumbuh dua kali lipat karena melakukan deregulasi besar-besaran. Jumlah wisatawan yang masuk ke negara tersebut melonjak dari 9 juta menjadi 20 juta hanya dalam waktu dua tahun.

    Namun, Arief mengatakan, tak mudah melakukan deregulasi di seluruh Indonesia. Aturan yang menghambat sering kali berada di daerah. Sementara itu, terlalu banyak pemerintah daerah di Indonesia.

    Cara mudahnya, menurut Arief, adalah membentuk kawasan ekonomi khusus (KEK). Di kawasan tersebut, pemerintah bisa membuat aturan khusus. "Sekalinya suatu daerah sudah punya KEK, perizinan akan lebih mudah dan cepat," ujarnya.

    Arief juga mengusulkan 10 destinasi Bali baru dibangun dengan konsep KEK. Namun baru dua destinasi pariwisata yang ia ajukan, yaitu kawasan Bromo, Tengger, dan Semeru serta kawasan Danau Toba. Sedangkan destinasi lain, seperti Wakatobi, Tanjung Lesung, Labuan Bajo, Mandalika, Morotai, Kepulauan Seribu, Tanjung Kelayang, dan Candi Borobudur, akan diajukan bertahap.

    Arief menuturkan kemudahan perizinan dalam KEK berupa pelayanan lewat satu pintu. "Investor semuanya mengeluh karena lama waktu mengurus perizinan dan seolah-olah dilempar sana-sini," ujarnya. Dengan fasilitas satu pintu, pengurusan izin menjadi lebih mudah dan cepat. Keuntungan lain dari KEK datang dari sisi finansial. Salah satunya terkait dengan pajak.

    Untuk mengembangkan industri pariwisata ini, Arief meminta Kementerian Koordinator Perekonomian bergegas membangun KEK sebanyak-banyaknya. "Mohon KEK lahirnya dipermudah, jangan terlalu dipersulit," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.