DPR: Begini Figur Calon Deputi Gubernur BI Pengganti Perry

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Bank Indonesia. REUTERS/Iqro Rinaldi/File Photo

    Logo Bank Indonesia. REUTERS/Iqro Rinaldi/File Photo

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat merencanakan uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dilakukan pada masa persidangan IV 2017-2018.

    Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo, mengatakan, sebagai pengganti Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo, figur yang dipilih adalah orang yang mampu berfokus melakukan mandat yang diberikan Deputi Gubernur BI saat ini untuk menjalankan kebijakan di bank sentral.

    “Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, serta menjalankan sistem pembayaran dan lainnya. Kami lihat, bagaimana pandangan dan pemahaman mereka,” ujar Andreas.

    Baca juga: Jokowi Resmi Ajukan 3 Nama Calon Pengganti Deputi Gubernur BI

    Andreas menuturkan kemungkinan besar fit and proper test dilakukan seusai reses 15 Februari-4 Maret 2018. Pasalnya, hingga saat ini, Komisi XI belum menerima daftar nama calon untuk mengisi posisi Perry Warjiyo sebagai Deputi Gubernur BI yang akan berakhir pada 15 April 2018.

    Andreas menjelaskan, daftar nama akan disepakati lebih dulu di tingkat Badan Musyawarah DPR, baru setelah itu diturunkan ke Komisi XI.

    “Sepertinya dilaksanakan setelah itu (reses sidang IV). Itu kan berarti 5 Maret bisa dimulai. Kalau sampai 15 April, sepertinya cukup,” ucapnya ketika dihubungi pada Senin, 29 Januari 2018.

    Terkait dengan daftar nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Presiden Joko Widodo telah berkirim surat kepada DPR dan menyampaikan tiga nama calon pengganti. Dalam surat yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 15 Januari 2018 tersebut, muncul nama Dody Budi Waluyo, Wiwiek Sisto Widayat, dan Doddy Zulverdi.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).