Rini Soemarno Diboikot DPR, Komisi VI Kebingungan Mengundangnya

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan kembali mengajukan surat kepada pemimpin Dewan untuk menghadirkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di parlemen. Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asman mengatakan surat permintaan itu akan disampaikan pekan depan kepada pemimpin Dewan.

"Kami akan menghadap dan membuat surat lagi ke pemimpin DPR yang baru," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 29 Januari 2018.

Baca juga: 2018, Rini Soemarno Targetkan Holding Migas Terbentuk

Rini Soemarno dilarang mengikuti rapat bersama Dewan sejak rapat paripurna DPR pada Desember 2015 saat menerima rekomendasi Panitia Khusus Angket Pelindo II. Ketika itu, Pansus merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo memberhentikan Rini dari jabatan menteri.

Musababnya, Pansus menilai Rini dan Direktur Utama PT Pelindo II R.J. Lino melanggar konstitusi dalam perpanjangan kontrak pengelolaan PT Jakarta International Container Terminal antara Pelindo II dan Hutchison Port Holding (HPH). Sejak saat itu, kehadiran Rini dalam rapat-rapat di parlemen diwakili Menteri Keuangan.

Azam mengatakan Komisi VI ingin mendengar penjelasan Rini ihwal pembentukan perusahaan induk BUMN (holding). Menurut dia, komisinya telah mengirim surat permintaan tersebut kepada Ketua DPR setidaknya tiga kali. Namun, kata Azam, surat tersebut belum pernah ditanggapi.

Azam mengatakan Komisi VI masih belum sepakat ihwal pembentukan holding BUMN. Dia menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016, yang mendasari pembentukan holding, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

"Di PP 72 itu ada melepaskan saham tanpa persetujuan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Artinya, bisa lepas tanpa persetujuan DPR. Itu kami tidak sepakat," ujarnya.

Terkait dengan holding BUMN yang sudah dan akan terbentuk, yakni tambang serta minyak dan gas, Azam menuturkan Komisi VI akan menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti hal tersebut. "Ya, terserah pemerintah dan terserah DPR. Kami akan jalankan fungsi pengawasan," ucapnya.

Adapun Rini Soemarno belum bisa dikonfirmasi tentang undangan Komisi VI DPR ini.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANGELINA ANJAR SAWITRI