Menhub Bahas Aturan Pajak Perusahaan Taksi Online dengan Kemenkeu

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Elek Yo Band terdiri dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai vokalis, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memainkan gitar, Menteri Ketenagakerjaan Hanief Dhakiri juga sebagai gitaris dan vokalis, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai pemain drum dan Menteri Keuangan Sri Mulyani  dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki juga bertindak sebagai vokalis, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf memainkan keyboard, dan Agus Marsudi sebagai pemain bass. facebook.com

    Elek Yo Band terdiri dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai vokalis, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memainkan gitar, Menteri Ketenagakerjaan Hanief Dhakiri juga sebagai gitaris dan vokalis, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai pemain drum dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki juga bertindak sebagai vokalis, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf memainkan keyboard, dan Agus Marsudi sebagai pemain bass. facebook.com

    TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan bahwa perusahaan penyedia jasa transportasi online (taksi online) tetap harus berkontribusi terhadap negara melalui pajak. Dan terkait peraturan pajak tersebut, pihaknya masih mendiskusikannya dengan Kementerian Keuangan.

    "Sampai saat ini kami masih bicarakan dengan kementerian keuangan untuk membuat format yang tepat, belum final," kata Budi di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Minggu, 28 Januari  2018.

    Baca: Sopir Taksi Online Ancam Mogok, Menhub: Jangan Emosional 

    Ia menilai pajak transportasi online ini nantinya akan menjaga keseimbangan antara taksi online dan konvensional. Hal itu dikarenakan jika transportasi konvensional membayar pajak maka transportasi online pun harus membayar pajak. "Di satu sisi kita enggak mau pola bisnis ini terhambat," ucapnya.

    Budi mengimbau agar para pengusaha penyedia layanan transportasi online untuk selalu membayar pajak. Pajak tersebut, kata Budi, akan digunakan untuk membangun infrastruktur di Indonesia.

    Budi juga menuturkan, saat ini dalam kasus transportasi online (taksi online) masih terdapat dualisme yang harus diselesaikan antara Kemenkominfo dan Kemenhub. "Karena mereka mendaftar di aplikasi tapi di lapangan kan yang tanggung jawab kami," ujar dia.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.