TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati memperkirakan kelompok bahan makanan akan menjadi penyumbang utama inflasi Januari 2018. Kenaikan harga beras medium menjadi penyebabnya.
Hal ini didasari atas pertimbangan kenaikan harga beras medium sejak akhir tahun lalu. Situs hargapangan.id mencatat harga beras medium melonjak hingga Rp 12 ribu per kilogram pada hari ini, Kamis, 25 Januari 2018.
Baca: Menteri Darmin Tak Mau Ada Perdebatan Lagi Soal Impor Beras
Padahal, kata Enny, harga beras ini oada beberapa hari sebelumnya tercatat menyentuh kisaran Rp 14 ribu. Sementara harga eceran tertinggi (HET) beras medium untuk Pulau Jawa sebesar Rp 9.450 per kilogram.
Kalau harga rata-rata beras medium di beberapa daerah sampai Rp 13 ribu per kilogram, menurut Enny, inflasi bisa mencapai 0,6 persen. "Sekalipun yang berfluktuasi hanya beras," ucapnya di kantor Indef, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.
Proyeksi inflasi itu lebih rendah dari inflasi Desember 2017 yang sebesar 0,71 persen. Dibandingkan secara tahunan, proyeksi Indef juga lebih rendah dari inflasi Januari 2017 sebesar 0,97 persen.
Kenaikan harga beras diantisipasi pemerintah dengan mengimpor beras khusus sebanyak 500 ribu ton. Beras dari Vietnam dan Filipina itu dijadwalkan sampai di masyarakat pada Februari.
Menurut Enny, kebijakan impor tidak akan menekan inflasi Januari. Pasalnya, beras baru bisa disebar pada Februari. Selain itu, jenis beras yang didatangkan bukan beras medium. "Bagaimana ini bisa menjadi instrumen harga," tuturnya.
Bank Indonesia mencatat inflasi hingga pekan ketiga Januari sebesar 0,6 persen. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menuturkan inflasi ini dipengaruhi harga pangan yang bergejolak, utamanya beras.
Berbeda dengan Indef, Agus justru optimistis impor beras bisa mengendalikan harga beras. "Kami lihat dan sambut baik ketika pemerintah bertujuan mengimpor beras dan dalam waktu tidak lama panen beras berlangsung. Dengan demikian, harga beras akan terkendali," kata dia di Kementerian Keuangan, Rabu lalu.
