TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan dana pensiun Indonesia seharusnya dapat lebih dimanfaatkan guna menyumbang pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dia mengatakan dana pensiun di Indonesia dapat diinvestasikan melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).
"Melalui skema PINA pemerintah ingin mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia bisa menjadi investor infrastruktur di negaranya sendiri," ujar Bambang melalui keterangan tertulis, seperti dilansir dari Antara, Minggu, 21 Januari 2018.
Dalam berbagai kesempatan, Bambang Brodjonegoro sering mencontohkan cara negara-negara maju mengelola dana pensiunnya untuk investasi proyek infrastruktur. Dana pensiun guru di Ontario, Kanada, misalnya, besarnya dapat mencapai 20 hingga 30 kali dana pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Baca: Korpri Nilai Gaji Pensiunan Guru Tak Cukup untuk Kebutuhan Hidup
Padahal, kata Bambang, jumlah guru di Ontario lebih sedikit daripada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan ternyata, ujar dia, perusahaan dana pensiun guru Ontario sudah rutin membeli obligasi pemerintah Indonesia.
"Mereka sudah masuk pasar saham kita. Mereka juga bertanya mengenai proyek infrastruktur yang dapat dimasuki," ujar Bambang, Mei tahun lalu.
Dana pensiun guru di Ontario dikelola oleh Ontario Teacher's Pension Plan (OTPP). Berdasarkan laporan pada 2015, total dana yang dikelola OTPP mencapai Rp 2.249 triliun. Sebanyak Rp 197,2 triliun atau 8,9 persen digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, seperti intergen (electricity generation facilities) dan kereta cepat.
Lain lagi dengan Australia. Negeri kanguru itu memiliki Infrastructure Finance Working Group (IFWG) yang tugasnya mengidentifikasi dan mereformasi pembiayaan infrastruktur. IFWG melibatkan dua institusi pengelola dana, yakni Future Fund dan Australian Super. Merujuk laporan OECD 2013, total dana kelolaan keduanya mencapai Rp 1.527 triliun dan porsi yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur mencapai Rp 101,8 triliun.
Future Fund dan Australian Super tercatat sebagai investor untuk beberapa bandar udara di Australia, seperti Perth Airport, Sydney Airport, Melbourne Airport, dan Brisbane Airport.
Di Cina, National Development and Reform Commision bekerja sama dengan kementerian infrastruktur membuat join action plan untuk pembiayaan 303 proyek infrastruktur. Salah satu institusi pengelola dana pensiun Cina, National Council for Social Security Fund mengelola dana hingga RP 38.158 triliun pada 2015. Sebanyak Rp 12.638 atau 33 persen dari dana tersebut digunakan untuk proyek infrastruktur.
Desember lalu, Bambang juga berujar bahwa sejumlah dana pensiun akan masuk ke Indonesia melalui skema PINA. Dia mengatakan dana tersebut akan digelontorkan untuk proyek jalan tol, listrik, dan bandara. "Rata-rata untuk proyek listrik, jalan tol, dan bandara terutama Bandara Kertajati," ujar Bambang, Rabu, 6 Desember 2017.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini juga menyampaikan akan menggaet Jepang untuk menginvestasikan dana pensiunnya. Luhut berujar, pemerintah akan menawarkan program berkesinambungan dengan bunga 3 hingga 4 persen. Luhut menyebut, upaya memanfaatkan keberadaan dana luar negeri ini sebagai strategi jemput bola.
"Tahun ini pemerintah akan menerapkan strategi yang lebih reaching out, dengan kata lain lebih jemput bola," kata Luhut menanggapi dana pensiun melalui keterangan tertulis, Minggu, 7 Januari 2018.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | SYAFIUL HADI | CAESAR AKBAR | ANTARA
