Cara BI Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Tahun Politik

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia saat jumpa wartawan terkait hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 2017, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, 16 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH

    Jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia saat jumpa wartawan terkait hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 2017, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, 16 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan diperkirakan tetap terjaga pada tahun politik ini. Proyeksi tersebut didasarkan kepada pengalaman tahun-tahun sebelumnya yang juga diwarnai pemilihan umum. 

    Agus mengatakan pemilihan umum terjadi setiap tahun dalam empat tahun terakhir. "Tetapi setiap kali kami melakukan itu, stabilitas sistem keuangan terjaga," kata Agus di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018. 

    Simak: Bappenas: Shutdown Amerika Tak Berpengaruh dalam Jangka Pendek

    Dia menuturkan agenda politik selalu bisa dipisahkan dari dinamika politik. Dia mengaku tak terlalu khawatir meski tetap waspada. Agenda politik menjadi salah satu tantangan stabilitas sistem keuangan. 

    Agus berujar, Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dari sisi moneter, salah satu yang akan dijaga Bank Indonesia adalah inflasi. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 3,5 persen plus minus 1 persen. 

    Tahun ini, KSSK berencana melakukan sejumlah program untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Programnya antara lain mengkaji implementasi peraturan pelaksanaan UU PPKSK, pelaksanaan simulasi penanganan krisis sistem keuangan, operasionalisasi Sekretariat KSSK dan peningkatan kapasitas pegawai yang antara lain melalui program pertukaran pegawai antar lembaga anggota KSSK. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.