TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pembentukan Komite Nasional Keselamatan Konstruksi (KNKK). Upaya ini dilakukan, buntut dari kecelakaan kerja yang terus berulang di sejumlah proyek pembangunan infrastruktur.
"Hari Jumat (26 Januari 2018) akan kami launching, kami inginnya komite ini sama seperti Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)," kata Menteri Perhubungan, Basuki Hadimuljono saat ditemui di acara peresmian Istora Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018.
Simak: Kementerian PUPR Sertifikasi 9.700 Tenaga Kerja Konstruksi
Menurut Basuki, komite ini akan bekerja secara independen karena mayoritas diisi oleh pakar konstruksi, tidak hanya pejabat Kementerian PUPR. Kehadiran komite ini akan melengkapi komite lainnya yang sudah terbentuk, seperti Komite Keamanan Bendungan, Komite Keamanan Jembatan dan Terowongan. "Bahkan nanti akan kami bikin juga Komite Keamanan Bangunan Khusus."
Sebelumnya, kecelakaan kerja kembali terjadi di awal 2018 ini. Konstruksi proyek light rapid transit (LRT) yang menghubungkan Kelapa Gading-Velodrome roboh pada Senin dinihari, 22 Januari 2018, pukul 00.10 WIB. Sebanyak lima orang dilaporkan menjadi korban luka dan insiden ini.
Insiden ini menjadi kecelakaan kerja ke-11 sejak 2017 hingga awal tahun 2018 yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Insiden terakhir terjadi 2 Januari 2018 lalu, saat enam girder proyek Tol Depok-Antasari ambruk usai tersenggol sebuah eskavator. Kontraktor proyek tersebut adalah PT Girder Indonesia.
Sementara itu, wacana pembentukan komite ini sendiri sebenarnya telah digaungkan sejak 2017, namun tak jua terealisasi. Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Sumito, mengatakan pembentukan komite itu harus disetujui setiap ditjen di kementerian, sebelum diajukan ke tingkat menteri. "Dalam bulan ini mudah-mudahan selesai," kata dia pada Tempo, 8 Januari 2018 lalu.
Nantinya, KNKK akan mengawasi dan mengevaluasi pembangunan konstruksi tertentu. Lalu memberi masukan kepada Menteri PUPR. Sumito tak menutup kemungkinan komite itu bisa merekomendasikan sanksi bagi kontraktor yang lalai.
Terkait ambruk konstruksi LRT Kelapa Gading-Velodrome, Basuki mengakui proses audit masih terus berjalan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PUPR. Selain LRT, proses audit pasca ambruknya selasar Tower II Bursa Efek Indonesia (BEI) juga terus digeber. "Nanti kalau sudah ada hasilnya disampaikan, kalau terbukti kontraktor lalai, pasti ada sanksinya," kata Basuki.
