TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Stabilisasi Sistem Keuangan atau KSSK Sri Mulyani Indrawati mengatakan stabilitas sistem keuangan triwulan IV 2017 dalam kondisi normal. Dia optimistis kondisi stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terkendali. "Kondisi ini ditopang resiliensi perekonomian yang kian membaik," kata dia di kantornya, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018.
Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan menyebutkan daya tahan perekonomian membaik ditandai dengan tingkat inflasi yang rendah. Dalam tiga tahun terakhir, inflasi selalu memenuhi target pemerintah.
Baca: OJK Sebut Lima Indikator Sektor Jasa Keuangan Ini Makin Solid
Indikator lainnya adalah neraca transaksi berjalan pada tingkat yang sehat, aliran masuk modal asing yang stabil, dan nilai tukar rupiah yang terjaga. Sri Mulyani mencatat cadangan devisa pun menguat, kebijakan fiskal dengan tingkat defisit anggaran, dan defisit primary balance yang lebih rendah dari target APBN Perubahan 2017.
Kondisi stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terkendali juga ditandai dengan kinerja perbankan dan pasar modal yang baik dan tren performa Surat Berharga Negara (SBN) tercatat positif. Sri Mulyani juga menyatakan kecukupan dana penjamin simpanan serta persepsi investor yang positif terhadap prospek perekonomian Indonesia ke depan.
Menurut dia, KSSK akan mengoptimalkan bauran kebijakan dari sisi fiskal, moneter, makro dan prudensial, serta pasar keuangan untuk menjaga momentum perekonomian. Saat ini, sistem keuangan menghadapi sejumlah tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.
Dari sisi eksternal, tantangan berasal dari rencana kenaikan lanjutan Fed Fund Rate dan normalisasi neraca bank sentral Amerika. Normalisasi moneter negara maju, moderasi pertumbuhan ekonomi Cina, serta dinamika konflik geopolitik merupakan sejumlah tantangan yang dicermati KSSK.
Sementara dari sisi domestik, tantangannya berasal dari kenaikan harga minyak dunia yang bisa mempengaruhi inflasi atau subsidi. Tantangan lainnya berupa aliran dana non residen pada pasar keuangan, dan tingkat permintaan kredit yang belum sepenuhnya pulih.
Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2018 dan pemilihan presiden (pilpres) pada 2019 juga menjadi salah satu peristiwa yang diperhatikan KSSK. Terutama terkait dengan persepsi pasar terhadap kondisi pilkada menjelang pilkada dan pilpres.
Perkembangan mata uang virtual termasuk Bitcoin juga termasuk sebagai tantangan dari sektor keuangan di dalam negeri. Sri Mulyani menyatakan dukungannya terhadap Bank Indonesia untuk melarang penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran, termasuk sebagai alat investasi dan komoditas. Mata uang virtual dinilai sangat berisiko dan berpotensi merugikan masyarakat.
