TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan masih ada 21 kabupaten dan kota yang belum membentuk Tim Pemantauan dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Sementara tim tersebut telah dibentuk di seluruh provinsi.
Tjahjo menuturkan, pemerintah terus mendorong pembentukan TPID di seluruh Indonesia. Meski tak bisa memaksa, dia berharap tahun ini semua daerah, baik provinsi, kota, dan kabupaten sudah memiliki TPID. "Kami sudah minta kepada Ditjen Pembangunan Daerah untuk mendorong pembentukan ini karena inflasi itu harus terakomodasi dan diredam di tingkat daerah," kata dia di Bank Indonesia, Jakarta, Senin, 22 Januari 2018.
Simak: Menteri Darmin: Kenaikan Harga Minyak Akan Picu Inflasi
Menurut Tjahjo, daerah yang belum membentuk TPID memiliki tingkat inflasi yang tinggi. Mayoritas daerah berada di wilayah timur Indonesia, seperti Papua. Sementara inflasi di daerah yang memiliki TPID tercatat baik.
Dia berharap pemerintah daerah akan semakin paham pentingnya pengendalian inflasi. Salah satunya terkait dengan sumber inflasi. "Orang tidak tahu bahwa sumber inflasi tertinggi salah satunya cabai merah dan cabai rawit, disamping beras," ujarnya.
Tjahjo mengatakan pemerintah juga harus menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi nasional turut ditopang oleh performa mereka. "Pertumbuhan nasional akan semakin baik kalau daerah baik," ujarnya.
Pemerintah menargetkan inflasi tahun ini sebesar 3,5 persen dengan deviasi ±1. Targetnya terus menurun sejak 2016. Pemerintah menargetkan inflasi sebesar 4 persen dengan deviasi ±1 persen pada 2016 dan 2017.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan inflasi akan terus menurun di tahun mendatang. "Mulai 2020, dia akan menjadi 3 persen ±1 persen," kata dia di Bank Indonesia, Jakarta, Senin, 22 Januari 2018. Dia menuturkan, pemerintah ingin angka inflasi Indonesia tak jauh dengan negara-negara mitra dagang Indonesia.
