Impor Garam, Kiara Sebut Pemerintah Hanya Ambil Jalan Pintas

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemerintah Tak Kompak Soal Jatah Garam Impor

    Pemerintah Tak Kompak Soal Jatah Garam Impor

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mempertanyakan keputusan pemerintah mengimpor garam industri. "Sejak tahun 1990, kebijakan pemerintah Indonesia tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap garam impor. Sampai kapan bangsa ini akan terus impor?" kata Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati di Jakarta, Sabtu, 20 Januari 2018.

    Susan menilai, jika pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat, seharusnya sudah sejak lama Indonesia menjadi negara produsen garam dengan kualitas tinggi dan tidak bergantung pada garam negara lain. Bila selama ini persoalan utama garam industri di Indonesia adalah kadar natrium klorida (NaCl) belum bisa mencapai angka di atas 97 persen, seharusnya pemerintah bisa menggandeng berbagai pihak guna mengatasinya.

    Baca: Soal Impor Garam Industri, Ini Komentar Menteri Luhut

    Terlebih, kata Susan, Indonesia punya banyak ilmuwan, lembaga riset, dan universitas yang dapat membantu menyelesaikan persoalan kualitas garam. Sayangnya, selama ini ketiga potensi tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah sehingga selalu mengambil jalan pintas, yaitu impor garam.

    Pemerintah sebelumnya menyatakan siap mengimpor 3,7 juta ton garam industri untuk memenuhi kebutuhan agar industri mampu membuat perencanaan yang baik guna mendorong ekspansi bisnis. "Kita memutuskan 3,7 juta impor saja, tapi itu tidak sekaligus juga, kita lihat berapa kemampuan sebulan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution seusai rapat koordinasi terbatas mengenai garam industri di Jakarta, Jumat lalu, 19 Januari 2018.

    Darmin mengatakan permintaan impor garam industri disampaikan Kementerian Perindustrian, mengingat garam industri tidak diproduksi di dalam negeri, padahal komoditas ini dibutuhkan untuk mendorong produksi. Angka 3,7 juta ton sudah disesuaikan dengan kebutuhan garam industri per tahun. Jadi, apabila Kementerian Perdagangan dalam setahun ini ingin melakukan impor, tidak perlu lagi meminta rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    "Peraturannya tetap di KKP, tapi impor garam industri tidak memerlukan rekomendasi setiap kali impor, itu nanti di Kemendag dengan batas 3,7 juta ton. Tadinya tidak pernah ada batas-batas, pokoknya dikasih kewenangan impor," kata Darmin.

    Beberapa industri yang memerlukan garam industri antara lain industri farmasi dan petrokimia, yang membutuhkan garam untuk mendorong produksi dan ekspor. Darmin menjamin impor garam industri tidak akan mengganggu produksi garam lokal karena komoditas dalam negeri itu hanya digunakan untuk konsumsi dan industri pengasinan ikan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.