TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mendesak agar Jepang segera merealisasikan kerja sama bidang infrastruktur di Indonesia. Nilai sejumlah proyek utama infrastruktur yang bakal digarap bersama Jepang itu mencapai puluhan triliun rupiah.
Menteri Basuki menyebutkan percepatan realisasi pembangunan sejumlah infrastruktur strategis sangat penting agar tidak berhenti pada pertemuan ke pertemuan. Terlebih pembahasan intensif antara kedua negara sudah berjalan sejak kunjungan Menteri Basuki ke Jepang pada Juli 2017.
"Kami mendorong pembangunan terowongan jalan tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru mendapatkan pembiayaan Japan International Cooperation Agency (JICA) termasuk konstruksi jalan penghubungnya," ujar Basuki dalam keterangan resmi, Sabtu, 20 Januari 2018.
Baca: Ini 6 Proyek Infrastruktur yang Dikebut Jepang di 2018
Terdapat beberapa proyek dalam bentuk kerja sama dengan Jepang yakni pembangunan jalan tol Padang–Bukittinggi-Pekanbaru, jalan akses Pelabuhan Patimban, Sistem Pengolahan Limbah Terpusat DKI Jakarta (Jakarta Sewerage System), dan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Penasehat Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi mengatakan Jepang sangat terkesan dengan kemajuan Indonesia dalam membangun infrastruktur. “Jepang melihat Indonesia mampu tumbuh stabil dan memiliki potensi pasar yang besar dengan penduduk sebanyak 250 juta jiwa, yang harus didukung infrastruktur yang memadai,” ujarnya.
Iklim investasi di Indonesia, menurut Izumi, juga sudah lebih baik karena di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah dilakukan penyederhanaan berbagai regulasi yang selama ini dinilai menghambat investasi.
Adapun, untuk pembangunan tol Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru, Pemerintah Jepang menyatakan komitmennya untuk membiayai sebagian konstruksi yakni sepanjang 40 km termasuk terowongan sepanjang 7 km melalui pinjaman kepada Pemerintah Indonesia. Biaya konstruksi total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tol sepanjang 255,8 km tersebut mencapai Rp 65 triliun, dengan masa konstruksi 2018-2023.
Sementara itu, untuk pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimban tahap I sepanjang 8,1 km, telah ditandatangani perjanjian pinjaman pada 15 November 2017 senilai Rp 118,9 miliar yen atau sekitar Rp 14,2 triliun. Saat ini, proyek tersebut sedang dalam tahapan pelelangan untuk konsultan supervisi dan kontraktor.
Masa konstruksi direncanakan berlangsung selama 12 bulan sehingga pada September 2019, jalan akses Pelabuhan Patimban sudah selesai. Jalan Akses Pelabuhan Patimban tahap 1 akan menghubungkan jalan nasional di Pantai Utara Jawa hingga menuju ke Pelabuhan Patimban.
Selain itu, Menteri Basuki juga mendorong Pemerintah Jepang untuk dapat membiayai tahap 2 proyek tersebut yakni bagian yang tersambung ke Jalan Tol Cikopo-Palimanan (KM 88) sepanjang 40 km. Pembangunannya rencananya dimulai pada 2019, dengan perkiraan biaya konstruksi sebesar Rp 3,86 triliun.
Proyek kerja sama infrastruktur lainnya yang dibahas adalah pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Terpusat DKI Jakarta (Jakarta Sewerage System/JSS) dengan prioritas pada zona 1 (Pluit) dan zona 6 (Duri Kosambi) dari 15 zona yang direncanakan. Sementara itu, untuk rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Kementerian PUPR juga memberikan dukungan pada pembangunan flyover untuk mengatasi perlintasan sebidang rel kereta.
