Ditolak Warga, AP I Targetkan Bandara New Yogyakarta Rampung 2019

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan petani penggarap lahan pesisir pantai Kulonprogo yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penggarap Lahan Pesisir (FKPLP) menggelar aksi di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta, 15 September 2016. Mereka melakukan aksi demontrasi menuntut dana kompensasi ganti rugi dampak pembangunan bandara sebesar sepertiga dari 727 miliar rupiah. TEMPO/Pius Erlangga

    Ratusan petani penggarap lahan pesisir pantai Kulonprogo yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penggarap Lahan Pesisir (FKPLP) menggelar aksi di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta, 15 September 2016. Mereka melakukan aksi demontrasi menuntut dana kompensasi ganti rugi dampak pembangunan bandara sebesar sepertiga dari 727 miliar rupiah. TEMPO/Pius Erlangga

    TEMPO.CO, Jakarta -PT Angkasa Pura I (Persero) menargetkan Bandara New Yogyakarta International Airport atau Bandara Kulon Progo di Yogyakarta akan beroperasi pada April 2019. Corporate Secreatary PT Angkasa Pura I, Israwadi mengatakan hal itu sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2017.

    “Sebagai infrastruktur publik, pembangunan bandara merupakan proyek strategis nasional dan bertujuan meningkatkan keselamatan, keamanan dan pelayanan terhadap pengguna transportasi udara,” kata Israwadi seperti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada, Jumat 19 Januari 2018.

    Nantinya, pembangunan bandara baru di Yogyakarta merupakan rangkaian penugasan PT Angkasa Pura I untuk membangun dan mengelola bandara yang akan menjadi salah satu gerbang kawasan Yogyakarta, Solo, dan Semarang (Joglosemar).

    Pembangunan Bandara New Yogyakarta ini menuai penolakan dari warga setempat. Pada Rabu, 17 Januari 2018 Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyerahkan hasil pemeriksaan terkait pelaksanaan kegiatan pengosongan lahan untuk proyek pembangunan Bandara New Yogyakarta ini.

    Dari hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan bahwa PT Angkasa Pura I melakukan maladministrasi dalam proses pengosongan lahan, pembongkaran bangunan serta pemutusan aliran listrik ke daerah tempat bandara tersebut akan didirikan. Karena itu, PT Angkasa Pura I diminta menghentikan sementara proses pengosongan dan pembongkaran bangunan.

    Menurut Israwadi, PT Angkasa Pura I menghargai saran Ombudsman tersebut. Pihaknya segera mempelajari saran yang telah diberikan untuk memberikan tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun pembangunan di Yogyakarta. “Kami sangat menghormati sikap 98 persen warga terdampak yang sudah berkorban dan memberikan lahannya untuk pembangunan infrastruktur publik bandara,” ujar Israwadi.

    General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Adisutjipto Agus Pandu Purnama mengatakan bahwa sejak awal pihaknya terus berupaya untuk melakukan dialog dengan warga terdampak pembangunan Bandara New Yogyakarta. Ia juga mengatakan juga telah menjalin dialog dengan warga yang belum bersedia meyerahkan lahan.

    “Namun, upaya yang telah kami lakukan masih mendapat penolakan dari sebagian kecil warga karena sebagian kecil warga tersebut menutup ruang dialog untuk untuk menerima pembangunan bandara sebagai infrastruktur publik dan proses pengosongan lahan,” katanya.

    DIAS PRASONGKO | PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.