TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha properti Ciputra berharap program Rumah DP Rp0 yang diinisiasi pasangan pemimpin Jakarta Anies Baswedan - Sandiaga Uno dapat direalisasikan dengan baik tanpa menimbulkan kegaduhan.
Pemilik Ciputra Group itu mengatakan, meski telah menandatangani komitmen mendukung program Rumah DP Rp0, pengusaha perumahan tetap minta pemprov DKI Jakarta segera memfinalisasi komunikasi dengan Bank Indonesia terkait skemanya.
Baca juga: Ini Tiga Lokasi Rumah Murah DP Nol Rupiah Program Anies-Sandi
“Skema DP nol rupiah harus segera dibahas dan ditentukan oleh Bank Indonesia (BI), karena belum ada persetujuan. Selain itu, pekerjaan lainnya adalah mengenai ketersediaan lahan di Ibu Kota,” kata Ciputra di Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.
Pria yang akrab disapa Pak Cik itu menuturkan pengembang hanya bergantung pada persetujuan Bank Indonesia. Pasalnya jika pengembang harus menggarap hunian tanpa DP dengan modal sendiri akan memberatkan aliran kas.
“Biasanya dengan modal sendiri, proyek selesai 5-10 tahun, kalau tanpa DP, itu berat sekali,” katanya.
Terkait perizinan, harus ada terobosan jika menginginkan proyek ini sukses. Tentu harus ada peran pemerintah dan jajarannya karena perizinan di tangan Pemprov DKI. Hal ini untuk menghindari segala kegaduhan dan kontoversi yang ditimbulkan seperti pada kasus Reklamasi Teluk Jakarta.
"Pembangunan pulau (reklamasi) sudah gaduh luar biasa dan itu merugikan bangsa kita dan investor luar negeri terganggu akibat pulau tersebut belum diselesaikan," katanya.
Meski demikian, ia tetap mendukung program pemerintah untuk bisa menyediakan hunian aman, murah, dan nyaman, bagi masyarakat.
"Cita-cita bagaimana membantu pemerintah, supaya masyarakat bisa dapat perumahan, yang utama masyarakat bisa dapat rumah yang pantas. Untuk itu kewajiban bukan hanya Jakarta tapi seluruh Indonesia," kata Ciputra.
Rumah DP Rp0 merupakan program kerja pasangan Anies-Sandi dan dilerkenalkan saat kampanye pemilihan gubernur.
BISNIS.COM
