Soal Cantrang, TNI AL Dukung Kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat konferensi pers mengenai cantrang di kantor KKP, Jakarta, 18 Januari 2018. TEMPO/Naufal Dwihimawan Adjiditho

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat konferensi pers mengenai cantrang di kantor KKP, Jakarta, 18 Januari 2018. TEMPO/Naufal Dwihimawan Adjiditho

    TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi mengatakan mendukung kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurutnya masalah cantrang bukanlah hal baru. Dia menuturkan perikanan di Indonesia dikelola oleh orang Indonesia.

    "Harus kita jaga sustainability, jangan dihabisin sekarang. Nanti anak cucu kita dapat apa? Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan yang harus kita pikirkan sekarang untuk anak cucu kita," tutur Laksamana Ade Supandi di Pushidrosal, Kamis, 18 Januari 2018.

    Baca: Jokowi Cabut Larangan Cantrang, Nelayan Nge-tweet: Terima kasih

    Untuk mendukung segala kebijakan yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Ade berujar TNI AL memiliki kewenangan untuk menindak berbagai pelanggaran di perairan Indonesia.

    Ade menjelaskan TNI AL berwenang untuk menegakkan undang-undang Perikanan. "Kalau TNI AL berkaitan dengan pengamanan perairan, berbagai kebijakan perikanan yang dibuat KKP tentunya kita dukung," ujar dia.

    Kemarin, Menteri Susi menemui para pendemo cantrang yang berorasi di depan Istana Negara. Dia mengatakan Presiden Joko Widodo mencabut larangan cantrang tersebut hingga waktu yang belum ditentukan.

    Susi Pudjiastuti tidak hanya menjelaskan hasil keputusan pertemuan di Istana Kepresidenan, tapi juga mengajak nelayan yang berdemo mulai beralih ke alat tangkap lain. Ia menjanjikan akan membuka bantuan kredit perbankan untuk mereka yang ingin beralih alat tangkap.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.