Beras Impor, Bali Kebagian Jatah 10 Ribu Ton

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mengeluarkan beras dari karung di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, 10 November 2015. Pemerintah memastikan beras impor asal Vietnam belum masuk ke Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan

    Pekerja mengeluarkan beras dari karung di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, 10 November 2015. Pemerintah memastikan beras impor asal Vietnam belum masuk ke Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Provinsi Bali diperkirakan kebagian 10 ribu ton beras impor dari total 500 ribu ton yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.

    Kepala Perum Bulog Bali, Wahyu Susanto, memastikan jatah beras ini bukan karena di Bali kekurangan stok, namun sebagai cadangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

    "Bali mendapat 10 ribu ton untuk pemerataan stok, tidak hanya untuk Bali, bisa juga untuk dikirim ke daerah lain," ungkapnya, Kamis, 18 Januari 2018.

    Dia pun memastikan harga maupun stok beras di Pulau Dewata dalam keadaan aman bahkan hingga April mendatang.

    Baca juga: Jelaskan Impor Beras ke DPR, Enggar: Saya Tak Mau Ambil Risiko

    Sementara itu, Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi (Perpadi) Bali, Anak Agung Made Sukawetan, memastikan harga beras medium dan premium di Bali dipastikan masih di bawah HET.

    Berdasarkan pantauannya, harga beras medium pada hari normal sebesar Rp 8.800 per kilogram (kg) dan saat ini naik menjadi Rp 9 ribu per kg dengan HET Rp 9.450, sedangkan beras premium pada hari normal seharga Rp 9.500 per kg dan naik menjadi Rp 10.500 per kg dengan HET sebesar Rp 12.800 per kg.

    "Kenaikan harga beras di Bali memang tidak seperti daerah lain yang bisa mencapai di atas Rp 12 ribu per kg," kata Sukawetan.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.