Indonesia Jajaki Rencana Ekspor LNG ke Asia Selatan

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar saat ditemui wartawan usai menghadiri acara Indonesia Gas and LNG Buyers Summit di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH

    Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar saat ditemui wartawan usai menghadiri acara Indonesia Gas and LNG Buyers Summit di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Pertamina berencana menyalurkan 3 juta ton gas alam cair (liquefied natural gas atau LNG) ke dua negara di Asia Selatan, yaitu Pakistan dan Bangladesh. Keputusan ini akan dibicarakan lebih lanjut saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke kedua negara tersebut dalam waktu dekat.

    "Lagi penjajakan intensif, kalau bisa pas Presiden (berkunjung) ke sana bisa sampai Sales and Purchase Agreement (SPA). Yang jelas salah satu agenda ESDM bahas kerja sama itu," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar di Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018.

    Baca juga: Hasil Kunjungan Emir Qatar, Luhut: Indonesia Tertarik Impor Gas

    Arcandra menjelaskan, masing-masing negara akan menerima pasokan LNG dari Pertamina sekitar 1-1,5 juta ton per tahun (million ton per annum/MTPA) dengan taksiran nilai US$ 6 miliar. "Nilai trading-nya masing-masing up to 6 miliar dolar, itu data yang saya terima," katanya.

    Nantinya, proses ekspor LNG yang digarap Pertamina bekerja sama dengan perusahaan pelat merah Bangladesh (Petrobangla) dan Pakistan (Pakistan LNG Limited). Kontrak komitmen antara Pertamina dan kedua negara tersebut akan berlangsung selama 10 tahun.

    Kebijakan ekspor LNG ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian nota kesepahaman (memorandum of understanding/MOU) yang telah diteken sebelumnya antara Pertamina dan kedua negara tersebut.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.