Jokowi Cabut Larangan Cantrang, Luhut Komentari Susi Pudjiastuti

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan Nelayan dari berbagai daerah yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) menggelar unjuk rasa di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018). Mereka mendesak Pemerintah mencabut Peraturan Menteri Nomor 2/2015 yang mengatur penggunaan alat cantrang oleh nelayan tradisional. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    Ratusan Nelayan dari berbagai daerah yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) menggelar unjuk rasa di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018). Mereka mendesak Pemerintah mencabut Peraturan Menteri Nomor 2/2015 yang mengatur penggunaan alat cantrang oleh nelayan tradisional. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tahu apa yang harus dilakukan terkait kebijakan penggunaan cantrang. Hal ini diutarakan Luhut setelah Presiden Joko Widodo mencabut larangan menggunakan cantrang oleh nelayan yang sebelumnya diterapkan Menteri Susi.

    "Kita tunggu saja, kita lihat. Ibu Susi tahu apa yang harus dia lakukan," kata Luhut singkat di kantornya, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018.

    Sebelumnya, Luhut berbeda pendapat dengan Susi ihwal penggunaan cantrang ini. Pekan lalu, Luhut mengatakan telah meminta Susi agar tidak membuat kebijakan-kebijakan yang membuat nelayan tidak nyaman, salah satunya dengan larangan penggunaan cantrang. Luhut mengklaim Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyatakan hal senada.

    "Wapres sudah beritahu saya juga supaya ini semua dihentikan, jangan ada yang aneh-aneh dulu, seperti sekarang demo-demo," ujar Luhut menirukan Kalla, Senin, 8 Januari 2018.

    Presiden Joko Widodo mencabut larangan cantrang usai menemui perwakilan dari ribuan nelayan yang menggelar demonstrasi di depan Istana Kepresidenan, kemarin. Usai keputusan itu, Menteri Susi menemui para nelayan dan mengumumkan sendiri pencabutan larangan cantrang kepada para nelayan.

    Susi mengatakan, pencabutan larangan cantrang diikuti dengan sejumlah syarat. Susi meminta agar tidak ada lagi kapal cantrang ilegal dan kapal cantrang tambahan. Dia juga mengajak para nelayan yang berdemo untuk mulai beralih ke alat tangkap lain. Susi menjanjikan akan memberikan bantuan kredit perbankan untuk nelayan yang ingin beralih alat tangkap.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.