Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kebijakan Satu Peta Dirilis Agustus 2018, Apa Saja Isinya Nanti

image-gnews
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan pidato kunci terkait dinamika ekonomi digital di acara diskusi Digital Economic Briefing 2017 yang digelar oleh Tempo Media Group di Gedung Indosat Ooredoo Pusat, Jakarta , 16 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan pidato kunci terkait dinamika ekonomi digital di acara diskusi Digital Economic Briefing 2017 yang digelar oleh Tempo Media Group di Gedung Indosat Ooredoo Pusat, Jakarta , 16 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan segera merilis kebijakan satu peta atau one map policy pada 17 Agustus 2018 mendatang. Hal itu sebagai bentuk arahan langsung dari Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP). "Kami akan launching 17 Agustus dan praktek semua yang ada petanya juga akan selesai," ujarnya, di Jakarta, Rabu 17 Januari 2018.

Darmin menuturkan proses penyusunannya tengah dilakukan, dan untuk sejumlah daerah prosesnya pun hampir selesai, seperti Kalimantan dan Sumatera. "Kawasan timur di timurnya Kalimantan juga hampir selesai, lalu Jawa sedang dimulai."

Simak: Menteri Darmin Akui Data Pasokan dan Produksi Beras Bermasalah

Dia menyampaikan pemerintah berharap kebijakan itu akan berdampak positif untuk menciptakan keseragaman referensi dan standar dalam acuan bersama untuk menyusun berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan serta pemanfaatan ruang. "Ini juga bisa mencegah pembangunan yang bisa jadi berbenturan."

Melalui kebijakan satu peta ini, pemerintah juga akan menyelesaikan persoalan terkait dengan perbedaan data beras, termasuk di dalamnya penyempurnaan data luas panen juga hasil produksi. "Pemerintah akan meminta BPS (Badan Pusat Statistik) dibantu oleh BPPT (Badan Pengkajian Penerapan Teknologi) untuk membuat pendataan dan perkiraan mengenai ini," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Darmin berujar penyempurnaan data itu akan menjadi dasar atau referensi untuk Perum Bulog yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk melakukan kebijakan penyerapan gabah serta beras dari petani. "Melalui kebijakan satu peta yang mendukung data BPS, pemerintah akan mempunyai bukan hanya luas tanaman tetapi akan ada data irigasi terkait berapa luas yang mendapat pengairan," katanya.

Darmin melanjutkan pemerintah juga akan melakukan serangkaian verifikasi terhadap sampel-sampel untuk pengecekan realisasi di lapangan, untuk menjadikan dasar perhitungan perkiraan produksi ke depan. Pemerintah juga menerapkan serangkaian langkah strategia untuk memastikan keakuratan data yang ada. "Pengecekan lapangan atau data sementaranya akan mulai kita tahu pada bulan Maret, mulai final mungkin Agustus lah," ucapnya.

Adanya data yang tak sinkron terkait dengan beras sempat menimbulkan polemik, adalah salah satu penyebab perlunya kebijakan satu peta. Hal itu disebabkan adanya perbedaan referensi data yang digunakan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk memutuskan kebijakan terkait dengan impor beras. Anggota Ombudsman Akhmad Alamsyah sebelumnya meminta Kementerian Pertanian agar memberikan data yang lebih valid tentang produksi dan pasokan beras. Sebab, Ombudsman menemukan ketidaksesuaian hasil data Kementerian Pertanian dengan relevansi stok beras di lapangan. "Jadi jangan bombardir kami dengan pernyataan surplus," ujarnya.

GHOIDA RAHMAH | KARTIKA ANGGRAENI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bulog Terapkan Skema Komersial untuk Penyerapan Gabah dan Beras dari Petani Solo Raya

10 jam lalu

Pekerja memasukkan gabah ke dalam mesin pengeringan di Sentra Penggilingan Padi atau Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Kendal, Jawa Tengah, Kamis 21 Juli 2022. Menurut Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso, pihaknya kini memiiki 10 MRMP, salah satunya di Kendal yang dilengkapi dengan fasilitas seperti pengering yang mampu mengolah gabah dengan kapasitas 120 ton per hari, penggilingan gabah atau 'rice milling unit' (RMU) dengan kapasitas sebesar 6 ton per jam, dan silo sebanyak tiga unit. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Bulog Terapkan Skema Komersial untuk Penyerapan Gabah dan Beras dari Petani Solo Raya

Pemimpin Cabang Bulog Surakarta Andy Nugroho mengemukakan penyerapan gabah atau beras langsung dari petani dilakukan Bulog sejak awal 2024 dengan menerapkan skema komersial.


HSBC Luncurkan Platform ASEAN Growth Fund Senilai 1 Miliar USD

1 hari lalu

Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia Francois de Maricourt usai acara HSBC Summit 2023 di The St.Regis Jakarta Selatan, pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Ninda Dwi Ramadhani
HSBC Luncurkan Platform ASEAN Growth Fund Senilai 1 Miliar USD

PT Bank HSBC Indonesia meluncurkan platform untuk pengembangan usaha perusaan yang mengincar bisnisnya berkembang di Asia Tenggara.


Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

1 hari lalu

Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti
Satgas Pangan Polri Temukan Stok Beras SPHP Langka

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri menemukan kelangkaan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Bangka Belitung.


Delegasi Korea Utara Kunjungan Kerja ke Vietnam

1 hari lalu

Bendera Korea Utara berkibar di kantor konsulat Korea Utara di Dandong, provinsi Liaoning, Cina. REUTERS
Delegasi Korea Utara Kunjungan Kerja ke Vietnam

Rangkaian kunjungan kerja itu dilakukan sebagai bagian dari upaya Pyongyang memperluas hubungan diplomatik setelah lockdown pandemi Covid-19.


Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

1 hari lalu

Petugas menyiapkan beras untuk dijual pada Gerakan Pangan Murah di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis 7 Maret 2024. Pemerintah Kota Ternate bekerja sama dengan Perum Bulog dan Bank Indonesia menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah menjelang Ramadhan 1445 Hijriah sekaligus menstabilkan harga dan menekan angka inflasi di daerah itu. ANTARA FOTO/Andri Saputra
Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

Arief menekankan, beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, bukan untuk diperjualbelikan secara komersial.


Khawatir Terimbas Cuaca Buruk, Yogya Gelar Sidak Serentak Pantau Stok Pangan Menjelang Lebaran

1 hari lalu

Wisatawan mancanegara menyambangi Pasar Beringharjo Yogyakarta. (Dok. Istimewa)
Khawatir Terimbas Cuaca Buruk, Yogya Gelar Sidak Serentak Pantau Stok Pangan Menjelang Lebaran

Kekhawatiran kurangnya stok pangan pada masa libur Lebaran 2024 sempat muncul akibat kondisi cuaca buruk.


Harga Bahan Pokok Hari Ini, Beras Premium Masih Tinggi

2 hari lalu

Pedagang tengah melayani pembeli di Pasar PSPT, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. BPS melaporkan sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi Oktober 2023 yang mencapai 2,56% secara tahunan atau (year-on-year/yoy). Tempo/Tony Hartawan
Harga Bahan Pokok Hari Ini, Beras Premium Masih Tinggi

Harga bahan pokok terkini, sebagian besar mengalami kenaikan, seperti beras dan cabai.


Mendag Zulkifli Hasan Cek Harga Bahan Pokok di Pasar Tambun Klaim Harga Beras Turun Awal April 2024

5 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat kunjungan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Anyar, Bogor, Jawa Barat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Mendag Zulkifli Hasan Cek Harga Bahan Pokok di Pasar Tambun Klaim Harga Beras Turun Awal April 2024

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pengecekan harga sembako di Pasar Tambun, Bekasi Jawa Barat. Dia mengklaim harga beras mulai normal pada April 2024.


Pengiriman Jagung Impor Lambat, Asosiasi Peternak Layer Nasional Khawatir Jika Impor Dihentikan

5 hari lalu

Pekerja mengemas jagung yang akan didistribusikan ke peternak di Gudang Bulog, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 24 Jnauari 2019. Jagung tersebut merupakan jagung impor gelombang kedua dari Brazil, sebanyak 26 ribu ton yang merupakan bagian dari total 100 ribu ton jagung impor dan selanjutnya didistribusikan ke sejumlah peternak di wilayah Jawa dan sekitarnya. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Pengiriman Jagung Impor Lambat, Asosiasi Peternak Layer Nasional Khawatir Jika Impor Dihentikan

Kementerian Pertanian (Kementan) akan menyetop impor jagung menjelang Ramadan 2024.


Bulog Dinilai Gagal Serap Gabah Petani, CORE: Cadangan Beras Mayoritas dari Impor

7 hari lalu

Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) mengenakan caping dan jas hujan membawa spanduk saat menggelar aksi di depan Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan enam tuntutan yang diantaranya; menolak keputusan impor beras tahun 2024, Target Cadangan Beras Pemerintah (TCBP) harus berasal dari petani, mencabut UU Cipta Kerja dan mengembalikan pasal - pasal yang berpihak kepada petani. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bulog Dinilai Gagal Serap Gabah Petani, CORE: Cadangan Beras Mayoritas dari Impor

Pengamat pertanian dari CORE menilai Bulog seharusnya menyerap gabah petani saat panen raya untuk menjadi stok penyangga.