Reshuffle Kabinet Jokowi, Ini Pesan dari Ketua Apindo

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani (ketiga dari kanan) bersama pengurus Apindo lainnya di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani (ketiga dari kanan) bersama pengurus Apindo lainnya di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Presiden untuk benar-benar cermat menunjuk para pembantu yang akan dipilih, terutama jika ikut menyeret menteri-menteri di pos perekonomian. Hal ini merespons reshuffle kabinet Jokowi yang kembali dilakukan hari ini.

    "Harus orang yang mumpuni di Kementerian tersebut, dan orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri," kata Ketu Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani saat ditemui di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, Rabu, 17 Januari 2018.

    Baca: Reshuffle Kabinet, Ini Prediksi Analis Saham tentang IHSG

    Hariyadi menuturkan bahwa yang ia maksud adalah calon menteri yang tidak terjebak dengan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ia meyakini kerja dari seorang menteri tidak akan pernah maksimal jika masih dibebani oleh interest tertentu. Namun Hariyadi enggan menyebutkan siapa menteri atau calon menteri yang ia maksud.

    Presiden Jokowi hari ini menggeser beberapa pos menteri di kabinetnya. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham didapuk menjadi Menteri Sosial Menggantikan Khofifah Indra Parawansa. Posisi Kepala Kantor Staf Kepresidenan yang semula ditempati oleh Teten Masduki juga digantikan oleh mantan Panglima TNI (Purnawirawan) Jenderal Moeldoko.

    Sejumlah menteri di pos perekonomian sempat dikabakan ikut terkena reshuffle. Menteri Energi dan Sumber Daya Minera (ESDM) Ignasius Jonan dikabarkan digeser menggantikan Rini Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun sampai saat ini, Jokowi belum memberikan sinyalemen terkait kabar ini.

    Selain kompetensi untuk memimpin kementerian, Hariyadi menambahkan, menteri yang mengisi pos perekonomian haruslah sosok yang bisa berkomunikasi dengan kalangan bisnis. Ia membeberkan bahwa selama ini banyak kalangan usaha yang frustasi. "Sudah kasih masukan, malah dicuekin," ujarnya.

    Hariyadi mengingatkan bahwa dunia usaha akan tetap langgeng, meski pejabat di pemerintah berganti-ganti akibat kebijakan reshuffle kabinet Jokowi ini. Anggota Apindo juga diingatkan untuk fokus pada kegiatan ekonom semata. "Kami juga tidak ada politik segala di sini," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.