Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luhut: Aturan Pembangkit Berbasis Sampah Segera Diteken Jokowi

image-gnews
Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat meninjau Pos Pengamatan Gunung Agung menjelang pertemuan IMF-World Bank 2018, di Karangasem, Bali, Desember 2017. ANTARA FOTO
Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat meninjau Pos Pengamatan Gunung Agung menjelang pertemuan IMF-World Bank 2018, di Karangasem, Bali, Desember 2017. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah menyebutkan beleid soal waste to energy atau pembangkit berbasis sampah sudah hampir tuntas dibahas. “Dalam dua minggu ini selesai, Februari ditandatangani (Presiden),” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, di Bandung, Selasa, 16 Januari 2018.

Luhut menjelaskan, aturan yang disiapkan mengganti Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di 10 kota di Indonesia yang dibatalkan Mahakamah Agung itu salah satunya mengatur soal harga pembelian listrik PLN. Harga pembelian listrik PLN yang dimaksud adalah dari pembangkit listrik berbasis sampah tersebut yang tidak lagi diatur dalam satu harga pembelian.

Baca: Diminta Luhut Stop Tenggelamkan Kapal, Susi Pudjiastuti Nge-tweet

Harga pembelian listrik PLN itu, menurut Luhut, akan tergantung kapasitas pembangkit. "Kalau kamu (kapasitas pembangkitnya) 10 MW itu berapa (harga pembelian listriknya), 20 MW, 30 MW, 35 MW itu berapa, kemudian tergantung berapa suku bunga yang kau pinjam,” katanya.

Luhut mengklaim, seluruh aturan yang dibutuhkan untuk percepatan membangun pembangkit berbasis sampah itu ada di beleid yang tengah disiapkan itu. “Semua detail kita buat,” kata dia.

Salah satu detail yang disiapkan adalah rencana membangun fasilitas pembangkit listrik berbasis sampah harus menyiapkan model ekonomi rencana bisnisnya, berikut variabel penghitungannya. “Misalnya berapa bunga, berapa besar Megawatt (pembangkit), berapa IRR-nya. Teknologinya banyak pilihannya sekarang,” ucap Luhut.

Soal teknologi waste to energy, kata Luhut, juga dipersyaratkan mempergunakan teknologi terbaru yang minim sisa limbahnya. “Teknologi pembakaran sampah ada mix-nya, yang tidak banyak ‘waste’-nya, tidak banyak mengotori lingkiungan."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Luhut mengatakan, sama seperti beleid yang dibatalkan Mahkamah Agung, rancangan Peraturan Presiden “waste to energy” itu ditujukan untuk percepatan pembangunan fasilitas pembangkit listrik sekaligus menyelesaikan masalah sampah di 10 kota di Indonesia. “(Diantaranya) di Jakarta, Bandung Raya, Surabaya, Semarang, Medan, Bali,” kata dia.

Luhut mengatakan, rancangan Peraturan Presiden itu tengah ditunggu sejumlah daerah yang bersiap membangun fasilitas pembangkit listrik bebasis sampah. Salah satunya DKI yang bersiap membangun fasiltias pengolah sampah ITF (Intermediate Treatment Facility) di Sunter oleh PT Jakarta Propertindo yang mengandeng perusahaan asal Finlandia, Fortum. “Seperti pemenang di DKI, Fortum, mereka mau cepat,” kata dia.

Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Jawa Barat Anang Sudarna mengatakan, fasilitas Tempat Pengelolaan Dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legoknangka di Kabupaten Bandung untuk sampah di Bandung Raya menjadi salah satu pembangkit listrik berbasis sampah yang akan mendapat fasilitasi lewat rancangan Peraturan Presiden waste to energy tersebut. “Sudah masuk,” ucapnya.

Anang mengatakan, TPPAS Regional Legoknangka saat ini sedang disiapkan proses lelangnya oleh pemerintah Jawa Barat bekerjsama dengan LKPP. Persiapan lelang tersebut terganjal soal kepastian pembelian PLN atas listrik yang dihasilkan pembangkit listrik berbasis sampah tersebut.

Pemerintah Jawa Barat sempat menyurati Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Koordinator Perekonomian menanyakan soal kepastian harga pembelian listrik tersebut. “Dalam rancangan Perpres sebelumnya, harga pembelian listrik ini dikeluarkan oleh Menteri ESDM. Sekarang sudah dimasukkan lagi,” tutur Anang.

Menurut Anang, investor yang berminat mengikuti lelang membangun pembangkit listrik berbasis sampah--seperti yang disebutkan oleh Menteri Luhut--di TPPAS Regional Legoknangka itu menunggu kepastian harga pembelian listrik oleh PLN sebelumnya. “Sumber pengembalian modal mereka itu kan dari tipping fee dan harga jual listrik itu,” kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

9 menit lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

Bawaslu RI menyatakan tindakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran tidak melanggar netralitas.


Menpora: Peremajaan dan Modernisasi Fasilitas Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung Sudah Disetujui Presiden Jokowi

23 menit lalu

Pelatnas bulu tangkis PBSI Cipayung. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Menpora: Peremajaan dan Modernisasi Fasilitas Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung Sudah Disetujui Presiden Jokowi

Menpora Dito Ariotedjo berkomitmen untuk memperbarui fasilitas olahraga di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung.


Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

28 menit lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

Tim Hukum Amin menilai empat menteri mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan permohonannya di sidang sengketa Pilpres 2024.


Ini Alasan Jokowi Enggan Bahas Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport, meski Kehilangan Rp30 T

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan rombongan berkunjung ke Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, 1 September 2022. Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, terletak di ketinggian 3.325-4.285 meter di atas permukaan laut (mdpl). Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ini Alasan Jokowi Enggan Bahas Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport, meski Kehilangan Rp30 T

Presiden Jokowi tidak akan membahas perpanjangan izin konsentrat tembaga PT Freeport, meskipun direkturnya mengingatkan bisa kehilangan Rp30 triliun


Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

Jokowi akan menggunakan taktik mengulur-ulur waktu untuk melawan larangan hilirisasi nikel oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)


Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

9 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

10 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

11 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

11 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.