TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan impor beras yang semula dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) saat ini akan dilakukan oleh Bulog dalam bentuk beras umum. Hal tersebut berdasarkan mandat Perpres Nomor 48 tahun 2016.
"Dengan demikian impor yang tadinya direncanakan akan didasarkan pada Permendag dialihkan diubah menjadi impor beras melalui Bulog," ucap Darmin di gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 15 Desember 2017. Impor beras sebanyak 500 ribu ton tersebut, kata Darmin, akan masuk sampai dengan Februari 2018 untuk stabilisasi harga.
Simak: Bulog Sebut Pasokan Beras di Banyumas Cukup
Darmin menuturkan impor beras akan dilaksanakan mulai hari ini sehingga bisa datang secepat mungkin secara bertahap. Darmin memperkirakan 20 kapal akan datang secara bertahap hingga pertengahan Februari.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menegaskan impor beras 500 ribu ton harus dilakukan oleh Perum Bulog. Impor komoditas tersebut tidak boleh dilakukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
"Yang mengimpor itu Bulog, bukan PPI. Salah itu. Sejak Jumat saya sudah suruh koreksi itu. Harus Bulog yang mengimpor," ujar Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.
Kalla mengatakan impor 500 ribu ton beras dilakukan untuk menambah stok beras Bulog. Sebab, cadangan beras yang dimiliki Bulog tidak boleh kurang di angka 1 juta ton. Saat ini cadangan beras Bulog sekitar 930 ribu ton. "Pemerintah tidak boleh mengambil risiko stok," ujar Kalla.
Meski panen beras bisa terjadi pada Januari, Februari, atau Maret, namun pemerintah tetap memutuskan mengimpor. Jika nantinya ada panen raya pada bulan-bulan tersebut, maka beras impor tersebut akan disimpan di gudang Bulog sebagai cadangan.
KARTIKA ANGGRAENI | AMIRULLAH