Kinerja Perikanan Nasional Melambat dalam Tiga Tahun Terakhir

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi ikan-ikanan. Pixabay.com

    Ilustrasi ikan-ikanan. Pixabay.com

    TEMPO.CO, Jakarta – Kinerja Perikanan Nasional dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perlambatan. Menurut Ketua Departemen Kajian Strategis Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Niko Amrullah target produksi perikanan nasional yang dicanangkan, hampir tidak ada yang tercapai.

    “Ekspor perikanan nasional mengalami kemerosotan,” ujar Niko dalam keterangan tertulis pada Minggu, 14 Januari 2018. Selain itu, angka kredit macet untuk UMKM sektor perikanan pun mengalami peningkatan.

    Ia menuturkan, realisasi produksi perikanan di tahun 2015 mencapai 10,87 juta ton, sementara targetnya adalah 13,6 juta ton. Demikian juga pada 2017, realisasi produksi adalah 9,91 juta ton sedangkan targetnya pada angka 16,04 juta ton.

    Baca:  Sri Mulyani: Kapal Pencuri Ikan Bisa Dikelola Jadi Aset Negara

    Untuk realisasi ekspor perikanan nasional , lanjut Niko, tahun 2015 mencapai 3,95 Miliar USD padahal target ekspor mencapai 5,86 Miliar USD. Tahun 2016, realisasi hanya mencapai sekitar 44,5 persen yakni dari target 6,82 miliar USD terealisasi sebesar 3,78 miliar USD. Sementara untuk  Tahun 2017, realisasi ekspor mencapai 58,4 persen, dari target 7,62 miliar USD terealisasi 3,17 miliar USD.

    “Jadi, realisasi ekspor perikanan nasional pun mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir ” kata Niko. Sementara itu, ekspor perikanan Vietnam mencapai 2 kali lipat dari Indonesia.

    Sedangkan angka kredit macet UMKM Sektor Perikanan mengalami kenaikan dari 4,30 persen di 2016 menjadi 5,04 persen di 2017. Hal ini menunjukkan kelesuan giat usaha ekonomi skala kecil menengah di sektor perikanan.

    Niko menjelaskan bahwa kondisi perikanan Indonesia mengalami kesalahan orientasi tata kelola. Tiga Tahun  Poros Maritim, belum menampakkan dampak nyata terhadap kesejahteraan nelayan.

    Sebagai solusi, ia menyarankan adanya perbaikan tata kelola. Mulai dari internal Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sendiri. “Kedua, lembaga (organisasi) dan kelembagaan (aturan main) di dalam masyarakat pesisir perlu dikuatkan untuk akselerasi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir “ ucap Niko.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.