Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kebutuhan Baja Kasar 14 Juta Ton/Tahun, Produksi Baru 8 Juta Ton

image-gnews
Dua pekerja mengamati proses produksi baja di PT Gunung Steel Group di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 26 Februari 2015. Penyerapan tenaga kerja di industri baja sebanyak 200.000 orang. TEMPO/Tony Hartawan
Dua pekerja mengamati proses produksi baja di PT Gunung Steel Group di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 26 Februari 2015. Penyerapan tenaga kerja di industri baja sebanyak 200.000 orang. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian menyatakan kebutuhan crude steel (baja kasar) nasional saat ini sudah mencapai 14 juta ton, namun produksi industri baja dalam negeri masih sebanyak 8 juta ton per tahun. Namun Kemenperin terus memacu peningkatan kapasitas produksi industri baja nasional.

“Produksi industri baja dalam negeri terus dioptimalkan dan diarahkan pada pengembangan produk khusus bernilai tambah tinggi, misalnya untuk sektor otomotif, perkapalan maupun perkeretaapian. Sehingga kita tidak perlu lagi impor,” kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 13 Januari 2018.

Simak: Pertumbuhan Industri 2018 Ditargetkan Tembus 5,67 Persen

Sebelumnya, Kemenperin mendorong percepatan pembangunan klaster industri baja di tiga wilayah, yaitu Cilegon, Banten, Batulicin, Kalimantan Selatan, dan Morowali, Sulawesi Tengah.

Kemenperin berharap produksi dari tiga wilayah tersebut mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor serta mewujudkan negara mandiri dari impor baja.

 Pemerintah saat ini tengah menargetkan produksi 10 juta ton baja pada tahun 2025 melalui pembangunan klaster industri baja di Cilegon, Banten. 

"Dengan adanya klaster 10 juta ton yang nilai investasinya mencapai US$ 4 miliar ini, memberikan multiplier effect melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pemenuhan bahan baku industri dalam negeri, dan memberikan manfaat terhadap perekonomian nasional khususnya Banten," ucapnya. 

Selain di Cilegon, Kemenperin juga memiliki program pembangunan kawasan industri berbasis baja di Batulicin, Kalimantan Selatan. Kawasan yang berdiri di atas lahan seluas 955 hektare ini diproyeksi akan menyerap tenaga kerja sebanyak 10 ribu orang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini sudah ada industri baja yang beroperasi, yaitu PT Meratus Jaya Iron and Steel serta dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan ferry.

Kemenperin, kata Airlangga, telah menginisasi pembangunan Politeknik pada tahun 2018 ini, sehingga putra-putri daerah dapat berperan lebih aktif dalam membangun industri baja di kawasan tersebut. Hal tersebut dimaksudkan dalam upaya penyiapan sumber daya manusia yang siap kerja di kawasan industri Batulicin, Kalimanta Selatan.

Airlangga mengatakan setelah Batulicin, Kalimantan Selatan, proyek selanjutnya yang akan dikerjakan  adalah pembangunan industri berbasis nikel dan baja tahan karat (stainless steel) di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah.

Kawasan ini memiliki lahan seluas 2.000 hektare, dengan realisasi investasi sepanjang tahun 2015-2017 sebesar Rp 80 triliun dan ditargetkan pada tahun 2019 mencapai Rp 105 triliun. Selain itu, pada periode 2015-2017, kawasan ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 15 ribu dan ditargetkan pada 2019 akan membuka kesempatan lebih dari 40 ribu tenaga kerja.

Ia menargetkan kawasan tersbeut akan menghasilkan 4 juta ton stainless steel per tahun, dan pabrik baja karbon berkapasitas 4 juta ton per tahun. Menurut dia, jika produksi stainless steel tercapai 4 juta ton per tahun, Indonesia akan menjadi produsen kedua terbesar di dunia atau setara produksi di Eropa.

Airlangga menjelaskan dalam meningkatkan daya saing industri baja nasional, Kemenperin telah menjalankan berbagai program strategis, antara lain memfasilitasi kerja sama investor asing dengan mitra dalam negeri, promosi investasi, pendampingan perolehan insentif bagi industri baja, dan perumusan regulasi yang mendukung industri baja.

Selain itu Kemenperin juga akan memfasilitasi pembentukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Baja, penerapan kebijakan penggunaan produk dalam negeri di proyek-proyek pemerintah maupun swasta, melakukan perbaikan dan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian industri baja nasional agar dapat tumbuh dan berkembang, serta mengusulkan harga gas yang kompetitif untuk industri baja nasional.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

16 jam lalu

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. ANTARA/HO-Ministry of Industry.
Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

Pemerintah RI membahas langkah strategis mengurangi emisi karbon sektor industri di ajang pameran global Hannover Messe 2024 Jerman.


Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

8 hari lalu

Pupuk Urea Kujang. TEMPO/Subekti
Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

Pupuk Kujang menambah lini produk non pupuk dengan meresmikan pabrik dry ice atau es kering memanfaatkan produksi pabrik CO2 cair.


Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

13 hari lalu

Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan dampak kebijakan pembatasan impor yang diterapkan oleh pemerintah.


CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

18 hari lalu

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Dengan aturan ini, dokumen lartas yang sebelumnya hanya berupa laporan survey (LS) kini bertambah menjadi LS dan Persetujuan Impor.


Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

22 hari lalu

Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto menjelaskan soal integrasi sistem TikTik Shop dan Tokopedia di kantornya, Jakarta Selatan pada Rabu, 3 April 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

Tokopedia menyatakan bersedia bekerja sama dan membantu penerapan aturan.


Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

28 hari lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat melakukan pemusnahan barang-barang impor yang tidak sesuai ketentuan di pergudangan kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Kamis 28 Maret 2024. ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

Zulhas memimpin pemusnahan barang impor ilegal yang didapat dari pengawasan post border. Adapun total nominal barang itu mencapai Rp 9,3 miliar.


Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

31 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ketika ditemui di Smesco Jakarta pada Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan industri knalpot aftermarket punya potensi ekonomi besar.


AFPI Jamin Debt Collector Fintech Lending Punya Kode Etik dan Sertifikasi

33 hari lalu

Ilustrasi fintech. Shutterstock
AFPI Jamin Debt Collector Fintech Lending Punya Kode Etik dan Sertifikasi

AFPI menjamin penagih utang dalam industri fintech lending sudah bersertifikat.


THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

35 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Antara
THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

Ekonomi CORE Eliza Mardian mengatakan, THR dan gaji ke-13 ASN tak berdampak signifikan bagi perekonomian.


Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil

40 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil

Terpopuler: Alasan Jokowi Stop stop Bansos beras Juni tahun ini, Gibran klaim bahwa harga pangan mulai stabil.