Hati-Hati, Beredar Hoax Pengangkatan CPNS

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian PANRB beredar di media sosial, Januari 2018. (menpan.go.id)

    Surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian PANRB beredar di media sosial, Januari 2018. (menpan.go.id)

    TEMPO.CO, Jakarta - Surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali beredar media sosial. Surat bodong tersebut  berisi laporan penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016-2019.

    Dalam surat palsu yang ditetapkan pada 1 November 2017 itu, bertanda tangan Menteri PANRB Asman Abnur. Di dalamnya tertera formasi yang diajukan dari 533 pemeritah pusat dan daerah dengan jumlah formasi sebanyak 104.290, demikian siaran pers Kementerian PANRB, Selasa, 9 Januari 2018.

    Baca juga: Peserta Bimbel CPNS Mayoritas dari Pegawai Honorer

    Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman menegaskan bahwa surat yang beredar di masyarakat melalui medsos tersebut palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, atau hoax.

    “Kami tegaskan bahwa surat yang berisi perihal laporan penetapan e-formasi bagi tenaga honorer adalah palsu dan tidak dapat dipertanggung awabkan kebenarannya. Berkenaan dengan hal tersebut masyarakat harus lebih hati hati dan tidak mudah untuk percaya,” katanya.

    Dijelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengangkatan CPNS dilakukan melalui proses seleksi. “Tidak ada pengangkatan CPNS dari tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak secara otomatis tanpa tes,” ujar Herman.

    Herman mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak serta merta percaya jika ada informasi tentang pengangkatan CPNS. Masyarakat juga diminta untuk selektif menerima informasi, serta mencari kebenarannya di website resmi Kementerian PANRB.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.