Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Susi Pudjiastuti: Penenggelaman Kapal Perintah Jokowi

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, dalam video tentang larangan penenggelaman kapal, yang diunggah KKP di Youtube, Selasa, 9 Januari 2018. Sebelumnya, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan minta Susi tidak menenggelamkan kapal pencuri ikan tahun ini. (Youtube.com)
Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, dalam video tentang larangan penenggelaman kapal, yang diunggah KKP di Youtube, Selasa, 9 Januari 2018. Sebelumnya, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan minta Susi tidak menenggelamkan kapal pencuri ikan tahun ini. (Youtube.com)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut penenggelaman kapal pencuri ikan yang dia lakukan merupakan perintah Presiden Joko Widodo. Menurut dia, kalau ada pihak yang keberatan tentang penenggelaman tersebut dapat melapor ke Jokowi.

“Kalau ada yang merasa itu tidak pantas silakan usulKan kepada Presiden Jokowi,” ujar Susi dalam video resmi KKP, yang diunggah di Youtube, Selasa, 9 Januari 2018.

Baca juga: JK Dukung Luhut Larang Susi Pudjiastuti Tenggelamkan Kapal

Dalam channel KKP News di Youtube itu, Susi Pudjiastuti berbicara menanggapi pro dan kontra penenggelaman kapal pencuri ikan yang selama ini dalam wewenang KKP. Dalam video berdurasi 5 menit 14 detik tersebut Susi menjelaskan bahwa ide penenggelaman kapal yang dilakukan KKP bukan merupakan idenya sebagai Menteri KKP.

Menurut Susi selama ini penenggelaman kapal yang dia lakukan sesuai dengan Undang-undang tentang Perikanan Nomor 45 tahun 2009. Dia mengatakan sudah menenggelamkan 363 kapal pencuri ikan selama tiga tahun terakhir. “Kalau ada yang tak setuju bisa lapor ke Presiden Jokowi agar memerintahkan menterinya mengubah UU Perikanan, pasal penenggelaman agar tak ada lagi,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Susi mengatakan selama ini aturan penenggelaman kapal dalam UU Nomor 45 tahun 2009 sangatlah efektif untuk menyelesaikan persoalan illegal fishing yang masif. Selain itu, dengan menjalankan amanah undang-undang ini pemerintahan Jokowi ingin menjamin sumber daya alam laut Indonesia yaitu sektor perikanan ditujukan untuk memakmurkan rakyat Indonesia. “Terutama ini untuk para nelayan,” tuturnya.

Susi berujar hampir 90 persen penenggelaman yang terjadi merupakan putusan dari pengadilan yang mengharuskan kapal tersebut dimusnahkan. Hal itu, karena kapal selain bukti kejahatan termasuk pula pelaku kejahatan. “Karena kapal-kapal ini mempunyai kewarganegaraan, sama seperti kita,” ucapnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Susi Pudjiastuti tidak menenggelamkan kapal lagi tahun ini. Dia berujar daripada menenggelamkan kapal, pemerintah akan berfokus pada produksi untuk meningkatkan ekspor. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Sudah Temui CEO Apple Tim Cook, Menlu Cina Wang Yi, dan Eks PM Inggris Tony Blair, Fokus Bahas Soal IKN

4 jam lalu

Bos Apple Tim Cook bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, 17 April 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris
Jokowi Sudah Temui CEO Apple Tim Cook, Menlu Cina Wang Yi, dan Eks PM Inggris Tony Blair, Fokus Bahas Soal IKN

Pekan ini menjadi hari sibuk Jokowi menemui CEO Apple Tim Cook, Menlu Cina Wang Yi, dan Eks PM Inggris Tony Blair. Apa hasil pertemuan bahas IKN itu


Gibran di Jakarta Menjelang Putusan MK, Merahasiakan Pertemuan Tokoh hingga Ganjar tak Menutup Diri

6 jam lalu

Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan respons atas panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) kepada empat menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024.di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran di Jakarta Menjelang Putusan MK, Merahasiakan Pertemuan Tokoh hingga Ganjar tak Menutup Diri

Gibran Rakabuming Raka berangkat ke Jakarta, pada Jumat, 19 April 2024. Kabarnya, ia akan bertemu dengan sejumlah tokoh


Jokowi dan Maruf Amin jadi Saksi Nikah Puteri Kelima Bamsoet

6 jam lalu

Jokowi dan Maruf Amin jadi Saksi Nikah Puteri Kelima Bamsoet

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menikahkan puteri kelimanya, Saras Shintya Putri (Chacha) dengan Avicenna Athalla Zaki Ghani Alli (Athalla), di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu 20 April 2024.


Analis Ungkap Faktor Prabowo Bisa jadi Juru Damai Jokowi dan Megawati

7 jam lalu

Prabowo Subianto (kiri) dan Megawati Soekarnoputri. TEMPO/ Subekti
Analis Ungkap Faktor Prabowo Bisa jadi Juru Damai Jokowi dan Megawati

Pengamat melihat perlu ada faktor kepastian terlebih dahulu di antara Prabowo dan Megawati, sebelum Ketua Umum Partai Gerindra menjadi juru damai bagi Megawati dan Jokowi.


Rencana Jokowi Bertemu Megawati, Ditanggapi Gibran Dikomentari Hasto

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Rencana Jokowi Bertemu Megawati, Ditanggapi Gibran Dikomentari Hasto

Gibran Rakabuming Raka berharap ada peluang untuk pertemuan antara Jokowi dan Megawati


Pengamat Sebut Megawati akan Berkonflik Lama dengan Jokowi seperti SBY

8 jam lalu

Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati dan Jokowi. Instagram, dan ANTARA
Pengamat Sebut Megawati akan Berkonflik Lama dengan Jokowi seperti SBY

Pakar politik menjelaskan segala wacana pertemuan Jokowi dan Megawati usai Idul Fitri sulit untuk terwujud.


Prabowo Ingin jadi Jembatan bagi Jokowi, Megawati, dan SBY

11 jam lalu

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi, dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2019. Tempo/Egi Adyatama
Prabowo Ingin jadi Jembatan bagi Jokowi, Megawati, dan SBY

Juru Bicara Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa watak Prabowo itu politik rekonsiliatif dan mempersatukan


Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

15 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (dua kanan) berbincang-bincang dengan eks perdana menteri Inggris Tony Blair (tengah) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat 19 April 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Tony Blair dan Prabowo Subianto berdiskusi membahas isu-isu global dan strategi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju


Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

16 jam lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

Masinton Pasaribu mengatakan Megawati Soekarnoputri tidak perlu bertemu Presiden Joko Widodo karena telah menodai konstitusi dan demokrasi.


Terpopuler Bisnis: Jalan Tol Palembang - Betung Ditarget Rampung 2025, Rupiah Makin Keok

16 jam lalu

Pergerakan Rupiah terhadap Dolar AS 6-15 April 2024. (Google.com)
Terpopuler Bisnis: Jalan Tol Palembang - Betung Ditarget Rampung 2025, Rupiah Makin Keok

Kementerian PUPR menargetkan Jalan Tol Palembang - Betung selesai pada 2025. Untuk itu butuh tambahan tim percepatan.