Sabtu, 17 November 2018

Minta Susi Stop Penenggelaman Kapal, Luhut Bantah Lindungi Mafia

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam pembukaan World Ocean Summit 2017 di Sofitel, Nusa Dua, 23 Februari 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam pembukaan World Ocean Summit 2017 di Sofitel, Nusa Dua, 23 Februari 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membantah tuduhan bahwa dia sedang melindungi mafia perikanan karena menolak penenggelaman kapal yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut Luhut, ia adalah orang yang pertama mendukung adanya kebijakan penenggelaman kapal dan meminta kebijakan tersebut masuk ke undang-undang dan menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    “Jadi kalau dikatakan saya melindungi mafia itu sama sekali tidak benar. Saya yang pertama, dan itu saya yang usulkan kewenangan itu ada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Luhut di kantor Kementerian Kemaritiman, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2018.

    Sebelumnya, Luhut mengatakan dia sebagai menteri koordinator yang membawahi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, tidak menginginkan adanya penenggelaman kapal lagi tahun ini. “Cukuplah itu,” kata Luhut di kantor Kementerian Kemaritiman, Jakarta, Senin, 8 Januari 2018. Akibat pernyataan tersebut, Luhut dinilai sebagian kalangan turut melindungi mafia perikanan yang selama ini mengambil ikan di perairan Indonesia.

    Karena itu, ia meminta kepada semua pihak untuk tidak berpikir hal yang macam-macam. Ia juga meminta untuk tidak meragukan integritasnya sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.

    Sebab, menurut Luhut, ia telah mengusulkan mengenai kebijakan penenggelaman kapal tersebut sejak dia menjadi Kepala Staf Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Saya keras soal ini, waktu itu saya Kepala Staf Presiden, kemudian jadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Jadi jangan ada yang berpikir macam-macam, jangan ragukan integritas daripada kami,” tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Agar Merpati Kembali Mengangkasa

    Sebelum PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berpotensi kembali beroperasi, berikut sejumlah syarat agar Merpati Airlines dapat kembali ke angkasa.