Stop Susi Tenggelamkan Kapal, Luhut: Orang Sudah Tahu Kita Tegas

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebanyak 10 kapal asing ditenggelamkan oleh petugas KKP dan TNI AL di Batam, Kepulauan Riau, 22 Februari 2016. Penenggelaman ini dilakukan secara serentak di sejumlah daerah. ANTARA/M N Kanwa

    Sebanyak 10 kapal asing ditenggelamkan oleh petugas KKP dan TNI AL di Batam, Kepulauan Riau, 22 Februari 2016. Penenggelaman ini dilakukan secara serentak di sejumlah daerah. ANTARA/M N Kanwa

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti  tak menenggelamkan kapal lagi di 2018. Sebab, kata dia, penenggelaman kapal pencuri ikan sudah cukup dilakukan selama tiga tahun kemarin.

    "Orang-orang sudah tahu negeri kita ini tegas," ujar Luhut di kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Senin, 8 Januari 2018.

    Baca: Luhut Minta Susi Tidak Tenggelamkan Kapal Lagi, Ini Sebabnya 

    Menurut Luhut nantinya kapal-kapal yang melanggar aturan tidak ditenggelamkan, tapi akan disita. "Ya disitalah. Kami juga tak mau kapal-kapal itu hanya terdampar saja," katanya.

    Luhut berujar penenggelaman tidak semerta-merta akan dihentikan. Menurut dia, bukan tidak mungkin penenggelaman kapal akan dilakukan kembali. "Bisa saja kalau ada pelanggaran-pelanggaran khusus, tetapi tidak seperti dulu," tuturnya. 

    Baca juga: Diminta Stop Tenggelamkan Kapal, Ini Cuitan Susi Pudjiastuti

    Di sisi lain, Luhut berujar pada tahun ini daripada menenggelamkan kapal pemerintah akan fokus pada peningkatan produksi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekspor. "Kami fokus bagaimana agar ekspor meningkat," katanya.

    Susi Pudjiastuti sepanjang 2017 telah menenggelamkan 87 kapal pencuri ikan di perairan Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.