Malaysia Tangguhkan Pajak Ekspor Sawit, Indonesia Mengikuti?

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petani menata buah kelapa sawit hasil panen di perkebunan Mesuji Raya, OKI, Sumatera Selatan, Minggu (4/12). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

    Petani menata buah kelapa sawit hasil panen di perkebunan Mesuji Raya, OKI, Sumatera Selatan, Minggu (4/12). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekspor minyak sawit Malaysia akan meningkat setelah pemerintahnya menangguhkan pajak ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mulai Senin, 8 Januari 2017. Malaysia merupakan produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia.

    Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Mah Siew Keong baru-baru ini mengumumkan penghentian pajak ekspor CPO selama tiga bulan, mulai Senin, 8 Januari, hingga 7 April 2018, untuk meningkatkan harga minyak kelapa sawit dan mengurangi stok yang tinggi.

    Meski demikian, penghapusan pajak akan berakhir lebih awal jika stok CPO turun menjadi 1,6 juta ton.

    Menurut Dewan Minyak Sawit Malaysia, pajak ekspor CPO Malaysia untuk Januari 2018 adalah 5,5 persen. Adapun stok Malaysia pada November 2017 berada pada level tertinggi selama dua tahun di 2,56 juta ton.

    Para analis mengatakan suspensi pajak ekspor diperkirakan akan meningkatkan daya saing ekspor CPO Malaysia dan memberikan dorongan jangka pendek untuk ekspor ke importir utama, seperti Cina dan India.

    "Ini akan membantu meningkatkan ekspor CPO dari Malaysia karena akan lebih kompetitif terhadap ekspor CPO Indonesia, yang dikenakan pungutan CPO sebesar US$ 50 per ton," kata analis CIMB Research, Ng Lee Fang.

    Dia melihat ini sebagai langkah positif bagi para pemilik sawit Malaysia dalam jangka pendek. Sebab, berdasarkan pajak ekspor terakhir, mereka akan menghemat US$ 36,1 per ton.

    "Kami juga percaya bahwa konsumen utama, seperti India dan Cina, akan mengambil kesempatan ini untuk membeli lebih banyak minyak sawit dari Malaysia," kata analis MIDF Research, Alan Lim. Dia menambahkan, permintaan dari Cina didukung oleh aktivitas pre-stocking menjelang Tahun Baru Imlek pada pertengahan Februari.

    Sepakat dengan Lim, analis Public Investment Bank Research's, Chong Hoe Leong, percaya bahwa langkah tersebut akan memberi dorongan terhadap ekspor kelapa sawit Malaysia di tengah perayaan Tahun Baru Imlek yang akan datang.

    "Importir-importir sensitif harga seperti India kemungkinan akan mengimpor lebih banyak lagi, sementara Tiongkok, importir minyak sawit terbesar kedua, juga akan mengunci pesanan lebih banyak karena permintaan meningkat menjelang Tahun Baru Imlek pada Februari," tuturnya.

    Namun dia juga menunjukkan kemungkinan tindakan serupa oleh negara-negara lain.

    "Indonesia, produsen minyak sawit terbesar dunia, juga bisa meluncurkan beberapa insentif untuk menawarkan harga CPO lebih rendah guna mendorong ekspor minyak sawit mereka," ucap Leong.

    Tempo belum berhasil mengkonfirmasi pihak pemerintah Indonesia apakah akan mengikuti langkah Malaysia menangguhkan pajak ekspor minyak sawit.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.