Sri Mulyani Arahkan 3 Strategi Utama Kebijakan Fiskal Ini di 2018

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan rapat kerja dengan  Komisi XI  DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Juli 2017. Rapat tersebut membahas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Tempo/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Juli 2017. Rapat tersebut membahas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Malang - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, memasuki 2018, program pembangunan akan difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Untuk itu, pihaknya akan mengawal agenda reformasi ekonomi, termasuk pada sisi fiskal.

    Sri Mulyani menyebutkan kebijakan fiskal pada 2018 tetap diarahkan pada tiga strategi utama, yakni optimalisasi pendapatan, perbaikan kualitas belanja, serta pembiayaan yang hati-hati dan berkesinambungan. Dengan begitu, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun akan semakin diperkuat.

    Baca: Sri Mulyani Kritik Perjalanan Dinas Pemda DKI, Ini Kelanjutannya

    Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang sehat pada tingkat 5,4 persen dan penurunan pengangguran menjadi 5-5,3 persen. "Menurunkan kemiskinan hingga berada di bawah 10 persen serta turunnya rasio gini menjadi 0,38,” kata Sri Mulyani dalam Orasi Ilmiah Menteri Keuangan pada Dies Natalis ke-55 Universitas Brawijaya, Malang, Jumat, 5 Januari 2018.

    Sepanjang 2017, defisit fiskal terjaga pada tingkat yang manageable 2,19 persen, tanpa mengurangi daya stimulus APBN untuk menjaga momentum perekonomian karena pemerintah terus berfokus pada belanja yang produktif. 

    Sri Mulyani menyebutkan Indonesia telah menunjukkan, dengan kerja bersama, perekonomian makin tumbuh baik. APBN dengan fungsinya yang sangat vital merupakan sebuah alat untuk memperkuat social cohesion antarrakyat Indonesia.

    Namun upaya mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan, menurut Sri Mulyani, perlu lebih dari sekadar kebijakan fiskal dan APBN. Penguatan kerangka institusi dan sinergi, baik institusi pemerintahan maupun non-pemerintahan, sangat penting.

    Untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas ekonomi, Sri Mulyani menegaskan, peranan APBN sangat penting. Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 telah memberikan rambu-rambu yang baik untuk menjaga pengelolaan APBN dilakukan secara prudent dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

    Defisit kumulatif APBN dan APBD maksimal diperkenankan 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan tingkat utang pemerintah maksimal 60 persen dari PDB. Dalam sepuluh tahun terakhir, kata Sri Mulyani, defisit fiskal Indonesia rata-rata 1,6 persen. Sementara itu, tingkat utang saat ini dapat dijaga di bawah 30 persen, menurun tajam sejak 2000 yang mencapai 89 persen PDB.

    Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat utang paling rendah di dunia. "Kita tetap harus menjaga defisit APBN hanya untuk tujuan produktif agar tetap terbayar dan merupakan tanggung jawab kepada generasi mendatang," ujar Sri Mulyani.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.