Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemindahan Ibu Kota, Bappenas: Biaya di Atas Rp 1 Triliun

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Suasana kemacetan di kawasan Kalimalang, Jakarta, 4 Desember 2017. Tempo/Ilham Fikri
Suasana kemacetan di kawasan Kalimalang, Jakarta, 4 Desember 2017. Tempo/Ilham Fikri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan biaya pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

"Anggarannya sudah kita buat perkiraan, pokoknya ada angkanya. Yang pasti lebih dari Rp 1 triliun," ujar Bambang saat ditemui di kantor Bappenas, Jakarta, Kamis, 4 Januari 2018.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota, Ini 3 Provinsi yang Diusulkan ke Presiden

Bambang menjelaskan, untuk pembiayaan pemindahan Ibu Kota, Bappenas akan mengembangkan skema pembiayaan melibatkan pihak swasta sehingga tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Kita dalam diskusi penyiapan kajian. Kita juga sudah berinteraksi dengan pengusaha untuk melihat sejauh mana minat mereka jika dilibatkan kerja sama pemerintah swasta," katanya.

Bappenas telah menyerahkan kajian awal terkait dengan rencana pemindahan Ibu Kota kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu, 3 Januari 2018

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ya, hasil kajian awal kemarin sudah dilaporkan kepada Presiden. Ya, arahannya kita akan bahas lebih detail lagi," ucapnya.

Ia mengatakan kajian tahap awal tersebut masih berfokus pada pemilihan lokasi Ibu Kota yang mengerucut pada tiga kandidat, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, serta Kalimantan Timur.

Menurut Bambang, ketiga kandidat ibu kota tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagaimana yang dijabarkan pada kajian tersebut.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dulu Bilang Tak Takut, Bahlil Kini Was-was IKN Dikritik Keras oleh Anies

1 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers usai rapat terbatas kabinet Presiden Joko Widodo soal proyek Rempang pada Senin, 25 September 2023, di Istan Merdeka, Jakarta. TEMPO/Daniel A. Fajri
Dulu Bilang Tak Takut, Bahlil Kini Was-was IKN Dikritik Keras oleh Anies

Bahlil mengatakan kritik dari salah satu calon presiden terhadap pembangunan IKN menimbulkan keraguan calon investor. Begini penjelasannya.


GP Ansor Depok Kritik PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta

10 hari lalu

Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
GP Ansor Depok Kritik PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta

PKS menjanjikan akan mempertahankan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia jika menang Pemilu 2024


Hari Ini Jokowi Pimpin Groundbreaking 10 Proyek di IKN Senilai Rp 12,5 Triliun

37 hari lalu

Presiden Joko Widodo (ketujuh kiri) didampingi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono (delapan kiri), Menteri Investasi/Kepala BKPB Bahlil Lahadalia (Keenam kiri), Menteri PUPR  Basuki Hadimuljono (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (kanan), Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kelima kiri) dan para pimpinan konsorsium pengusaha Indonesia melakukan seremoni peletakan batu pertama Hotel Nusantara di Kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 21 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Hari Ini Jokowi Pimpin Groundbreaking 10 Proyek di IKN Senilai Rp 12,5 Triliun

Presiden Jokowi akan melakukan groundbreaking kedua terhadap 10 proyek di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.


Tak Ada Program Pembangunan IKN di Visi Misi Anies-Amin, Begini Respons Bambang Susantono

42 hari lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, menjadi tamu kehormatan pada Forum Walikota Internasional memperingati 25 tahun usia Kota Astana pada 5 Juli 2023 di Gedung Kongres Astana, Kazahstan. Foto dok. KBRI Astana
Tak Ada Program Pembangunan IKN di Visi Misi Anies-Amin, Begini Respons Bambang Susantono

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono merespons visi misi capres - cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang tak memuat program ibu kota baru.


Kepala Otorita IKN Hadiri Forum Bisnis di Paris: Cari Peluang Investasi dan Kerja Sama

5 Oktober 2023

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, menjadi tamu kehormatan pada Forum Walikota Internasional memperingati 25 tahun usia Kota Astana pada 5 Juli 2023 di Gedung Kongres Astana, Kazahstan. Foto dok. KBRI Astana
Kepala Otorita IKN Hadiri Forum Bisnis di Paris: Cari Peluang Investasi dan Kerja Sama

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono kemarin mengadiri forum bisnis di Paris, Prancis. Seperti apa peluang investasi dan kerja samanya?


Lokasi Bandara VVIP IKN Ditetapkan, Menhub: 1 November Mulai Konstruksi

23 September 2023

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (dua kiri) saat meninjau pembangunan Bandara VVIP di Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur, Jumat (22/9/2023). (ANTARA/HO-Kemenhub)
Lokasi Bandara VVIP IKN Ditetapkan, Menhub: 1 November Mulai Konstruksi

Menhub Budi Karya Sumadi menyebut lokasi pembangunan bandara very very important person (VVIP) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah ditetapkan.


Rincian Gaji dan Dana Operasional untuk Kepala serta Wakil Otorita IKN, Total Hampir Rp 200 Juta

2 Juni 2023

Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe usai dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis, 10 Maret 2022. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Rincian Gaji dan Dana Operasional untuk Kepala serta Wakil Otorita IKN, Total Hampir Rp 200 Juta

Total pendapatan yang akan diterima oleh Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN adalah Rp 172.718.840 dan Rp 155.180.670 per bulan. Begini rinciannya.


Transisi Jakarta Jadi Kota Bisnis, Heru Budi Cari Masukan soal Perekonomian

17 Mei 2023

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan sambutan saat menghadiri Talkshow Transisi Jakarta Menjadi Kota Bisnis Berskala Global di Jakarta International Equestrian Park, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, 17 Mei 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Transisi Jakarta Jadi Kota Bisnis, Heru Budi Cari Masukan soal Perekonomian

Heru Budi mengatakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI mempersiapkan Jakarta sebagai kota bisnis berskala global usai tak lagi berstatus Ibu Kota.


Menteri PUPR Yakin Pemindahan Ibu Kota Bisa Dimulai Agustus 2024: Progres Fisik Pembangunan IKN 25 Persen

14 April 2023

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menunjukkan Peta Guna Lahan Otorita IKN yang bakal digunakan pemerintah dalam presentasi kepada calon investor IKN, Rabu, 5 April 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Menteri PUPR Yakin Pemindahan Ibu Kota Bisa Dimulai Agustus 2024: Progres Fisik Pembangunan IKN 25 Persen

Basuki Hadimuljono menyebut progress fisik pembangunan IKN mencapai 25 persen. Oleh sebab itu, ia yakin pemindahan ibu kota bisa dilakukan pada 2024.


Anggaran IKN Bisa Membengkak Tembus Rp 30-an Triliun, Kemenkeu Paparkan Alasannya

22 Maret 2023

Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 28 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Anggaran IKN Bisa Membengkak Tembus Rp 30-an Triliun, Kemenkeu Paparkan Alasannya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengajukan tambahan anggaran pembangunan IKN sekitar Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun.