Serapan Anggaran Pemda Jawa Barat 2017 Capai 95,78 Persen

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Ridwan Kamil (ketiga kiri) saat melihat area Rusunawa Rancacili, yang akan dipakai oleh warga yang rumahnya kena gusuran usai meresmikan pembangunan blok rusunawa baru, Bandung, 30 Juni 2015. Anggaran apartemen rakyat ini dibiayai Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat. TEMPO/Prima Mulia

    Walikota Ridwan Kamil (ketiga kiri) saat melihat area Rusunawa Rancacili, yang akan dipakai oleh warga yang rumahnya kena gusuran usai meresmikan pembangunan blok rusunawa baru, Bandung, 30 Juni 2015. Anggaran apartemen rakyat ini dibiayai Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Jawa Barat tahun 2017 menembus 95,78 persen. “Ada peningkatan di saat terakhir. Dari target anggaran Rp 34,7 triliun, realisasinya Rp 32,25 triliun atau 95,78 persen,” katanya di ruang kerjanya di Bandung, Rabu, 3 Januari 2018.

    Iwa menuturkan realisasi anggaran ini yang tertinggi. “Ini pertama sepanjang sejarah penyerapan anggaran baik secara absolut nilainya dan secara persentase tertinggi,” ujarnya.

    Baca: Inovasi Sri Mulyani Cegah Pencairan Anggaran Ilegal di KPPN

    Iwa merinci sejumlah belanja yang serapannya relatif besar. Belanja langsung, misalnya, dari target Rp 7,64 triliun, realisasinya menembus Rp 7,13 triliun atau 93,7 persen. Lalu dari belanja hibah Rp 9,86 triliun, realisasinya Rp 9,526 triliun atau 96,58 persen. Sedangkan dari belanja pegawai Rp 5,19 triliun, realisasinya Rp 5,155 triliun atau 99,16 persen.

    Selanjutnya, dari belanja bagi Rp 6,928 triliun, realisasinya Rp 6,9 triliun atau 99,05 persen. Adapun dari belanja bantuan keuangan Rp 4,5 triliun, realisasinya Rp 4,17 triliun atau 92,55 persen.

    Kendati demikian, Iwa berujar ada belanja yang relatif tidak dimanfaatkan. Salah satunya anggaran pos belanja tidak terduga, yang salah satunya diperuntukkan untuk membantu korban bencana alam. “Belanja tidak terduga itu Rp 154 miliar, realisasinya hanya Rp 47,8 juta, hanya 0,03 persen,” ucapnya.

    Iwa mengatakan, dengan serapan relatif tinggi tersebut, hampir membuat APBD Jawa Barat 2018 defisit gara-gara target sisa lebih perhitungan anggaran dipatok Rp 2 triliun. “Sudah kita anggarkan Rp 2 triliun untuk kembali dibelanjakan, tapi tidak masalah karena sudah tertutup dari over target pendapatan,” tuturnya.

    Pada APBD 2017, pendapatan ditargetkan Rp 31,3 triliun. “Realisasinya itu Rp 32,1 triliun atau 102,4 persen. Artinya, kekurangan Rp 600 miliar itu tertutup dari sini. Over target pendapatan mencapai Rp 800 miliar,” kata Iwa.

    Iwa merinci kelebihan target pendapatan itu berasal dari realisasi pendapatan asli daerah. Dalam APBD Jawa Barat 2017, pendapatan ditargetkan Rp 17,11 triliun, tapi realisasinya menembus Rp 18,042 triliun atau 102 persen. Lalu dari pendapatan pajak yang ditargetkan Rp 15,6 triliun, realisasinya tembus Rp 16,4 triliun atau 105,96 persen. “Kalau pendapatan tidak over target, ini (anggaran) defisit. Kalau tidak over target, cilaka. Artinya, proses penganggaran sudah betul,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.