Ditanya Kapan Terbitkan Obligasi Daerah, Sandiaga: Kejar WTP Dulu

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menemui ahli ekonomi dan politikus, Kwik Kian Gie, di Balai Kota Jakarta, Senin, 13 November 2017. TEMPO/Larissa

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menemui ahli ekonomi dan politikus, Kwik Kian Gie, di Balai Kota Jakarta, Senin, 13 November 2017. TEMPO/Larissa

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah provinsi DKI Jakarta belum akan menerbitkan obligasi daerah dalam waktu dekat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pemerintah DKI masih berfokus mengejar predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terlebih dulu.

    "Yang kami kejar WTP dulu," kata Sandiaga di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa, 2 Januari 2018.

    Baca: Ok Oce Stock Center, Sandiaga: Kami Target 5 Juta Investor

    Sandiaga mengatakan pemerintah DKI menargetkan laporan keuangan DKI 2017 mendapat opini WTP dari BPK. Dia berujar, penerbitan obligasi daerah bakal diproses setelah meraih opini WTP tersebut.

    Lebih jauh Sandiaga memprediksi penerbitan obligasi daerah tersebut akan dilakukan pada pertengahan 2018 sampai akhir atau awal 2019. “Kalau DKI insya Allah bisa WTP tahun ini, mungkin bisa diprioritaskan," ujarnya.

    Laporan keuangan DKI Jakarta memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) selama beberapa tahun terakhir. Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan opini itu diberikan lantaran pemerintah provinsi DKI belum menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait dengan kasus Rumah Sakit Sumber Waras pada 2014.

    Dari hasil audit pada 2014, BPK Jakarta menilai prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan. Menurut BPK Jakarta, harga lahan seluas 36.410 meter persegi yang dibeli pemerintah DKI Jakarta jauh lebih mahal dari harga nilai jual obyek pajak sehingga merugikan keuangan daerah Rp 191,33 miliar.

    Adapun penerbitan obligasi daerah dapat dilakukan setelah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang dirilis Jumat pekan lalu. Ketua Dewan Komisioner OJK menyatakan aturan itu bertujuan memberikan alternatif bagi daerah dalam mencari sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur sehingga tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.