TEMPO.CO, Jakarta - Kontrak pinjaman kredit sindikasi proyek kereta api ringan atau LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) resmi ditandatangani pada Jumat, 29 Desember 2017. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara tersebut berpesan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar segera memutuskan pemesanan rolling stock (rangkaian kereta) untuk proyek LRT Jabodebek.
“Saya kemarin sudah lihat Hyundai. Saya bilang tadi sama Pak Budi, segera putuskan, jangan kelamaan," ujar Luhut dalam sambutannya pada penandatangan kontrak pinjaman LRT Jabodebek di keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 29 Desember 2017.
Kontrak pinjaman kredit sindikasi proyek LRT Jabodebek telah sampai pada financial closing dengan anggaran sebesar Rp 19,25 triliun dengan Rp 18,5 triliun di antaranya untuk pembangunan sarana dan prasarana. Dua belas lembaga keuangan menjadi kreditur kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI). Mereka adalah Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI, CIMB Niaga, PT SMI, Bank DKI, Hana Bank, Shinhan Bank Indonesia, Bank Sumut, Bank Mega, dan BTMU.
Luhut menuturkan proyek LRT ini ditargetkan mampu menampung maksimal 474 ribu penumpang per hari. Jumlah itu, ucap dia, hanya untuk penumpang dari Cibubur. "Ini kita belum bicara yang dari Bogor, Depok, Bekasi, dan Cikeas. Ini nantinya akan mengurangi kepadatan Jakarta sampai 30 persen," tuturnya.
Luhut berharap proyek LRT nantinya benar-benar dikerjakan dengan serius dan teliti. Untuk itu, dia meminta PT Adhi Karya Budi selaku kontraktor dapat mengerjakan proyek ini dengan rapi. "Banyak proyek karya-karya kita ini tidak detail dan rapi. Saya titip ini supaya rapi," ucapnya.
Di sisi lain, Luhut mengatakan LRT Jabodebek merupakan proyek pertama yang terintegrasi dengan pengelolaan yang sangat terbuka. Hal itu, ujar dia, demi menghindari terjadinya korupsi dalam proyek triliunan rupiah tersebut. “Jangan sampai ada korupsi di sini,” tuturnya.
Menurut Luhut, proyek tersebut telah diatur sedemikian rupa dengan rambu-rambu untuk mencegah terjadinya korupsi. Dia meminta semua pihak, terutama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, bersama mengawasi jalannya proyek LRT. "Ini pendanaannya sangat baik dan terbesar dalam jangka waktu yang lama juga. Saya berharap BPKP tetap melihat ini," katanya.
