Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sumatera Utara Krisis Gas Industri, DPD Bertemu Carikan Solusi

Reporter

Editor

Martha Warta

image-gnews
Petugas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) sedang memeriksa instalasi pipa gas Metering Regulating Station (MRS) di mall Botani Square, Bogor, Jawa Barat,  28 September 2017. Pelanggan PGN mencapai 22.494 terdiri dari 21.937 pelanggan rumah tangga, 279 pelanggan komersil, 53 pelanggan industri jasa komersil, dan 225 industri manufaktur pembangkit listrik. TEMPO/Amston Probel
Petugas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) sedang memeriksa instalasi pipa gas Metering Regulating Station (MRS) di mall Botani Square, Bogor, Jawa Barat, 28 September 2017. Pelanggan PGN mencapai 22.494 terdiri dari 21.937 pelanggan rumah tangga, 279 pelanggan komersil, 53 pelanggan industri jasa komersil, dan 225 industri manufaktur pembangkit listrik. TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI gelar pertemuan untuk membahas krisis gas industri yang terjadi di Sumatera Utara sejak awal Desember 2017. Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk mencari solusi sekaligus meminta komitmen pihak terkait supaya menyelesaikan persoalan krisis gas tersebut.

“Kalau krisis gas tersebut dibiarkan berlarut-larut kami melihat ada potensi ratusan karyawan bakal dirumahkan,” kata Parlindungan ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 28 Desember 2017.

Parlindungan menjelaskan bahwa pertemuan yang difasilitasi oleh DPD perwakilan Sumatera Utara ini digelar pada Kamis pagi, 28 Desember 2017 pukul 10.00 WIB.

Baca: Impor Gas Industri, Jonan Tunggu Menko Perekonomian

Adapun dalam pertemuan itu, turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Divisi Komersialisasi Gas Pipa SKK Migas, Waras Budi Santosa, Sekretaris Perusahaan Perusahaan Gas Negara, Hery Yusuf, Direktur Pembinaan Program Migas, Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Budiantono.  

Dalam pertemuan itu turut hadir pula perwakilan dari PT Pertamina Gas (Pertagas), perwakilan BPH Migas, perewakilan Perta Arun Gas, serta perwakilan dari perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara seperti PT Jui Shin, PT Kawasan Industri Medan dan juga perwakilan dari APINDO Sumatera Utara.

Krisis gas bagi industri terjadi selama 25 hari sejak awal Desember 2017 karena sumur gas utama yang berada di Aceh belum bisa berproduksi akibat masih adanya kendala dalam menyalurkan dan masih minimnya bahan baku.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Akibatnya, banyak pabrik-pabrik di Sumatera harus menambah biaya produksinya hingga mencapai 50 persen khusus untuk pembelian bahan bakar karena harus beralih dari gas ke bahan bakar solar yang cenderung lebih mahal.

Akibat kejadian ini, kata Parlindungan, banyak perusahaan harus menelan kerugian hingga mencapai puluhan miliar selama rentang waktu itu. Kerugian diperkirakan mencapai Rp 1 miliar per hari.

Ia juga menuturkan akibat kejadian ini banyak pabrik-pabrik di Sumatera harus menambah biaya produksinya hingga mencapai 50 persen khusus untuk pembelian bahan bakar karena harus beralih dari gas ke bahan bakar solar yang cenderung lebih mahal.  

Parlindungan juga menuturkan dalam pertemuan tersebut ada tiga hal yang disepakati. Pertama, diputuskan bahwa semua pihak sepakat bahwa pada Jumat, 29 Desember 2017 esok, pasokan gas untuk industri sudah berjalan. “Itu tadi disepakati langsung setelah kami telepon ke pihak Pertamina Hulu Energi yang mengangkat gas ke atas. Dia bilang, dan itu diperdengarkan ke semua peserta yang hadir bahwa gasnya udah ada dan normal,” tuturnya.

Kedua, dalam pertemuan tersebut disepakati supaya pada masa mendatang harus ada koordinasi dan masterplan terkait perencanaan energi termasuk gas di Sumatera Utara. Tunjuanya untuk peningkatan industri dan menjaga serta mendukung penciptaan lapangan kerja.    

Terakhir, pada pertemuan DPD tersebut juga disepakati supaya nanti bakal ada kunjungan bersama untuk memantau perkembangan gas industri di Sumatera Utara setelah terjadinya krisis gas. Kunjungan tersebut direncanakan pada 30 Desember 2017 mendatang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

9 hari lalu

Petugas melakukan persiapan jelang sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. KPU telah menyerahkan bukti terkait sengketa Pemilu. TEMPO/Subekti.
Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

El Asamau menduga ada kecurangan dalam proses penghitungan suara pemilihan senator di Nusa Tenggara Timur.


Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

42 hari lalu

Foto pencalonan Alfiansyah Bustami Komeng sebagai Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat yang ditampilkan pada surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Foto bergaya nyeleneh ini dianggap menarik perhatian pemilih saat pencoblosan. ANTARA/KPU
Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?


Viral Ikut Nyaleg di DPD Jawa Barat, Siapa Nama Asli Komeng?

43 hari lalu

Komedian Alfiansyah alias Komeng memberikan keterangan pers saat pendaftaran Bakal Calon anggota DPD RI dari Jawa Barat di kantor KPU Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 13 Mei 2023. Komeng menjadi salah satu dari 55 bakal calon yang bakal mengikuti proses verikasi menjadi calon tetap anggota DPD oleh KPU Jawa Barat pada pemilu 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Viral Ikut Nyaleg di DPD Jawa Barat, Siapa Nama Asli Komeng?

Komedian Komeng mencuri perhatian setelah mendapatkan banyak suara pada pemilihan DPD Jawa Barat. Siapa nama asli Komeng?


5 Caleg DPD RI Dapil DKI Ini Dana Kampanyenya Lebih Besar dari Parpol

17 Januari 2024

Anggota DPD RI Sylviana Murni. Foto: Istimewa
5 Caleg DPD RI Dapil DKI Ini Dana Kampanyenya Lebih Besar dari Parpol

Lima caleg DPD RI Dapil DKI memiliki dana kampanye di atas Rp 300 juta atau lebih besar dari LADK Partai Bulan Bintang (PBB) di tingkat nasional.


Hari Ini KPU DKI Umumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD dan DPD pada Pemilu 2024

4 November 2023

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menunjukkan data digital kepada wartawan saat keterangan pers di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 3 November 2023. KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR sebanyak 9.917 orang sedangkan untuk DPD sebanyak 668 orang untuk Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Hari Ini KPU DKI Umumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD dan DPD pada Pemilu 2024

KPU DKI Jakarta hari ini resmi merilis daftar calon tetap anggota DPRD DKI dan DPD pada Pemilu 2024.


Ketua Kelompok DPD: Jangan Lupakaan PPHN

13 Juli 2023

Ketua Kelompok DPD: Jangan Lupakaan PPHN

Kelompok DPD dan Komisi Kajian Ketatanegaraan di MPR telah lama menyiapkan Rekomendasi Materi PPHN.


Perjuangkan Aspirasi Daerah, Fadel Siap Kembali ke DPD

28 April 2023

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad,
Perjuangkan Aspirasi Daerah, Fadel Siap Kembali ke DPD

Fadel mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai syarat mendaftar calon anggota DPD.


Pimpinan DPD RI Nono Sampono Tepis Rumor Pencabutan RUU Daerah Kepulauan

24 Maret 2023

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono
Pimpinan DPD RI Nono Sampono Tepis Rumor Pencabutan RUU Daerah Kepulauan

RUU Daerah Kepulauan masih tercantum dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2023.


Pimpinan DPD Minta Peran Penyuluh Lapangan Pertanian Ditingkatkan

14 Maret 2023

Pimpinan DPD Minta Peran Penyuluh Lapangan Pertanian Ditingkatkan

Petugas Penyuluh Lapangan dapat mengontrol distribusi dan penggunaan pupuk subsidi di tingkat petani.


Pimpinan DPD Imbau Pemerintah Tangani Masalah di Ditjen Pajak

11 Maret 2023

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin.
Pimpinan DPD Imbau Pemerintah Tangani Masalah di Ditjen Pajak

Penanganan yang cepat demi menjaga penerimaan pajak dapat sesuai dengan target APBN.