Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Bahas Opsi Turunnya Harga Gas untuk Industri

image-gnews
Target PNBP Migas Bakal Diubah
Target PNBP Migas Bakal Diubah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Pemerintah yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membahas kemungkinan turunnya harga gas untuk industri.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah tengah menjajaki opsi pengurangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam upaya menurunkan harga gas untuk industri itu.

“Kami membahas kemungkinan penurunan harga gas untuk beberapa industri,” kata Darmin di kantornya, Rabu, 27 Desember 2017.

Baca: Pupuk Indonesia Minta Pemerintah Turunkan Harga Gas

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan penurunan harga gas ini ditujukan untuk tujuh industri, yakni baja, keramik, sarung tangan karet, oleochemical, pupuk, petrochemical, dan kaca.

Arcandra mengatakan pemerintah tengah mencari celah untuk melakukan efisiensi baik di hulu, transmisi distribusi, maupun di hilir pengolahan gas. Di hulu pengolahan, ujar Arcandra, kebanyakan merupakan lapangan-lapangan lama yang capitalexpenditure-nya sudah terdepresiasi.

“Yang bisa kita lihat adalah mengefisiensikan dari sisi opex (operational expenditure) sama yang di hilirnya, harga distribusi sama transmisi,” ujar Arcandra di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017.

Arcandra mengatakan pemerintah juga membahas potensi berkurangnya penerimaan negara jika PNBP gas untuk industri itu diturunkan. Kendati begitu, dia mengatakan angkanya tidaklah besar. “PNBP itu kecil, kisaran US$ 0,7 per MMBtu,” kata Arcandra.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2018, pemerintah menargetkan PNBP sebesar Rp 267,9 triliun. Sektor migas diharapkan menyumbang Rp 77,2 triliun terhadap PNBP tersebut.

Arcandra mengatakan, sebelumnya Kementerian Perindustrian meminta agar harga gas sesuai yang tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Perpres tersebut menyebutkan bahwa harga gas untuk industri yakni seharga US$ 6 pada plan gate.

Dia berujar, ada 77 perusahaan existing yang bakal memperoleh pengurangan PNBP itu. Sebelumnya, Kemenperin telah memberikan rekomendasi bagi 86 perusahaan untuk bisa menikmati penurunan harga gas. Namun, hanya delapan perusahaan yang mendapat potongan harga sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu.

Kedelapan perusahaan itu adalah PT Petrokimia Gresik, PT Krakatau Steel, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol Industri, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Ahmad Sigit Dwiwahjono mengatakan pihaknya belum memiliki perhitungan detail ihwal potential loss negara jika pengurangan PNBP itu diterapkan. Sigit mengatakan perhitungan mengenai harga gas merupakan tugas pokok dan fungsi Kementerian ESDM.

Sigit pun mengharapkan pembahasan penurunan PNBP tersebut dapat rampung pada kuartal I tahun 2018. “Ya akhir tahun ini ada rapat, kami harapkan (selesai). Tadi Pak Menko minta rapat minggu pertama 2018,” kata Sigit.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

4 hari lalu

Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan dampak kebijakan pembatasan impor yang diterapkan oleh pemerintah.


CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

9 hari lalu

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Dengan aturan ini, dokumen lartas yang sebelumnya hanya berupa laporan survey (LS) kini bertambah menjadi LS dan Persetujuan Impor.


Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

13 hari lalu

Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto menjelaskan soal integrasi sistem TikTik Shop dan Tokopedia di kantornya, Jakarta Selatan pada Rabu, 3 April 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

Tokopedia menyatakan bersedia bekerja sama dan membantu penerapan aturan.


Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

19 hari lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat melakukan pemusnahan barang-barang impor yang tidak sesuai ketentuan di pergudangan kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Kamis 28 Maret 2024. ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

Zulhas memimpin pemusnahan barang impor ilegal yang didapat dari pengawasan post border. Adapun total nominal barang itu mencapai Rp 9,3 miliar.


Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

22 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ketika ditemui di Smesco Jakarta pada Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan industri knalpot aftermarket punya potensi ekonomi besar.


AFPI Jamin Debt Collector Fintech Lending Punya Kode Etik dan Sertifikasi

24 hari lalu

Ilustrasi fintech. Shutterstock
AFPI Jamin Debt Collector Fintech Lending Punya Kode Etik dan Sertifikasi

AFPI menjamin penagih utang dalam industri fintech lending sudah bersertifikat.


THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

26 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Antara
THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

Ekonomi CORE Eliza Mardian mengatakan, THR dan gaji ke-13 ASN tak berdampak signifikan bagi perekonomian.


Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil

31 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil

Terpopuler: Alasan Jokowi Stop stop Bansos beras Juni tahun ini, Gibran klaim bahwa harga pangan mulai stabil.


Terkini: Sri Mulyani Sebut THR dan Gaji ke-13 ASN 2024 Dibayarkan 100 Persen, Gibran Buka Rumah Dinas Wali Kota Solo untuk Warga Akses Internet Gratis

32 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Sri Mulyani Sebut THR dan Gaji ke-13 ASN 2024 Dibayarkan 100 Persen, Gibran Buka Rumah Dinas Wali Kota Solo untuk Warga Akses Internet Gratis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan THR dan gaji ke-13 untuk ASN akan dibayarkan 100 persen tahun ini.


Kemenperin Sebut PPN 12 Persen Berpotensi Pengaruhi Kinerja Industri

32 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Kemenperin Sebut PPN 12 Persen Berpotensi Pengaruhi Kinerja Industri

Kemenperin angkat suara soal kebijakan PPN 12 persen.