TEMPO.CO, Jakarta - Akses pendukung kehadiran Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, terus dipercepat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, dan infrastruktur pendukung bandara yang akan beroperasi pada 2018 terbagi menjadi tol dan non-tol.
Percepatan aksebilitas ini ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Pembebasan Tanah untuk Pembangunan BIJB di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 27 Desember 2017. Penandatanganan ini bersamaan juga dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pengamanan Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada 2018.
Penandatanganan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Bupati Majalengka Sutrisno, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat, Sri Mujitono, serta unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida).
"Besar harapan melalui penandatanganan ini dapat mempercepat target operasional BIJB yang ditargetkan beroperasi pertengahan 2018. Beberapa kendala di lapangan antara lain berkaitan dengan proses pembebasan tanah untuk jalan tol dan non-tol menuju BIJB," kata Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan.
Baca juga: Kerja Sama Operasional Bandara Kertajati Diteken 27 Desember
Menurut dia, akses pembangunan jalan non-tol menuju bandara sendiri sudah mulai dibangun pada akhir tahun ini. Sedangkan pembebasan lahan yang mengambil jalur lurus di atas lahan milik Pemprov Jawa Barat mendekati selesai.
Aher menuturkan lahan sepanjang 1,8 kilometer dengan lebar sekitar 60 meter atau seluas 40 hektare ini berada di atas lahan sebanyak 218 bidang. "Fisik untuk non-tol kan sudah mulai ya. Pembebasan lahannya hanya ada di sepanjang 1,74 kilometer. Selesainya bisa lebih dulu non-tol (dibandingkan Bandara)," kata dia.
Hal lainnya, kata dia, pemerintah provinsi juga sedang menyiapkan akses tol sepanjang 3,8 kilometer menuju bandara. Akses tol tersebut memiliki jalur dari Tol Cipali.
Baca juga: Pembebasan Lahan Bandara Kertajati Terkendala Rumah Hantu?
Pemprov Jabar menyuntik anggaran sekitar Rp 90 miliar untuk pembebasan lahan yang dikucurkan dari APBD. "Kalau (pembebasan lahan tol) akhir tahun harus selesai 2018 akhir dan pembangunannya baru bisa 2019," kata dia.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jawa Barat, Eddy Nasution, mengatakan BIJB merupakan infrastruktur strategis nasional untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan daerah.
"Maksud dan tujuan penandatanganan kesepakatan bersama ini adalah untuk melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian pembangunan BIJB agar dapat berfungsi sebagai bandara internasional pada 2018, antara lain melalui percepatan pembebasan tanah jalan tol dan non-tol," kata Eddy.
Dia berharap dengan adanya penandatanganan ini akselerasi untuk aksebiltas Bandara Kertajati bisa terselesaikan seiring beroperasinya pada pertengahan 2018 mendatang.
ANTARA
