Proyeksi 2018: Ekonomi di Tahun Politik dan Krisis 10 Tahunan

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi dipayungi oleh Ibu Iriana Joko Widodo setelah menjajal jalan Trans Papua di ruas Wamena-Mamugu 1, Papua, 10 Mei 2017. Biro Pers Istana Presiden

    Presiden Jokowi dipayungi oleh Ibu Iriana Joko Widodo setelah menjajal jalan Trans Papua di ruas Wamena-Mamugu 1, Papua, 10 Mei 2017. Biro Pers Istana Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta -  Setelah mencatat pertumbuhan ekonomi 5 persen sepanjang 2017, Indonesia disebut-sebut bakal menghadapi masa-masa sulit pada tahun depan. Setidaknya ada dua hal yang dianggap menghantui situasi ekonomi 2018.

    Pertama, 2018 adalah tahun politik karena di 17 provinsi dan 153 kota/kabupaten digelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni. Situasi politik bakal memanas dan dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

    Baca juga: Dongkrak Ekonomi 2018, Sri Mulyani: Sentimen Positif Harus Dijaga

    Kedua, ada kekhawatiran terjadi siklus krisis 10 tahunan setelah resesi melumpuhkan sebagian besar dunia pada 1998 dan krisis ekonomi 2008. Dunia pada 2018 pun dikhawatirkan akan jatuh pada krisis besar.

    Tahun 2018 dan 2019 disebut sebagai tahun politik. Sebab, ada pilkada dan pemilihan umum serentak. Peristiwa itu bisa berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia. Namun, jika suasananya kondusif, bisa berdampak positif.

    Pakar ekonomi Edy Suandi Hamid mengingatkan pemerintah bahwa target pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4 persen bisa meleset. Diprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 5,3 persen. "Berat mencapai target. Tiga tahun terakhir kenaikannya hanya sekitar 0,1 persen," kata Edy, Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta. 

    Ilustrasi pilkada. Dok. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Mantan Rektor Universitas Islam Indonesia ini mengatakan tahun politik bisa memberi manfaat positif dan negatif. Manfaat positifnya, ekonomi bisa tumbuh melalui belanja partai politik. Sedangkan efek negatifnya ada pada sisi investasi. Investor akan wait and see, menunggu keamanan dan risiko yang lain terkait dengan investasi yang ditanam.

    Adapun isu mengenai siklus krisis ekonomi setiap 10 tahun merujuk pada krisis yang terjadi pada 1998 dan 2008. Penyebab utama krisis 1998 adalah nilai tukar mata uang, terutama di Asia, yang tidak fleksibel, juga tidak ada sinkronisasi terhadap kurs dan capital inflow (arus modal masuk). Sedangkan penyebab krisis 2008 salah satunya akumulasi dari risiko perkembangan teknologi.

    Menurut ekonom Bank Dunia, Frederico Bil Sander, tidak ada siklus seperti itu, apalagi sampai mengancam Indonesia pada tahun mendatang. Frederico menilai kondisi Indonesia saat ini sudah jauh membaik dibanding saat krisis 1998 dan 2008.

    Frederico mengatakan fondasi makroekonomi Indonesia saat ini sangat kuat. Pemerintah Indonesia, menurut dia, telah punya cukup persiapan untuk menghadapi potensi krisis. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya level ekspor setelah perbaikan nilai komoditas. "Level konsumsi yang sempat menurun pada paruh pertama 2017 mulai meningkat pada kuartal ketiga 2017, sekitar 5,5 persen (qoq)" ujarnya.

    Baca juga: Bappenas Prediksi Larisnya Barang Kampanye Naikkan Ekonomi 2018

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih solid dan kuat dibanding ketika terjadi krisis ekonomi, baik pada 1998 maupun 2008.

    "Saya sih lihat kalau itu enggak ada siklus-siklusan. Kalau lihat sekarang ini dengan kejadian tahun 1998 dan 2008, orang sudah banyak belajar ya, semua orang lebih hati-hati," ucap Bambang.

    Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. Namun Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi daripada target tersebut.

    Darmin mengatakan ekonomi tahun depan akan didorong investasi dan ekspor. Keduanya tumbuh cukup baik pada 2017 dan perbaikan diharapkan terus berlanjut. Pemerintah juga akan berupaya memperbaiki pengeluaran pemerintah dan konsumsi rumah tangga agar pertumbuhan ekonomi meningkat.

    Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan atlet renang nasional di sela-sela peresmiaan empat venue Asian Games di Stadion Aquatik, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, 2 Desember 2017. ANTARA FOTO

    Faktor pendorong lain adalah pilkada di 171 daerah. "Biasanya pemilu menyumbang 0,1 hingga 0,2 persen pertumbuhan ekonomi," tuturnya. Sentimen positif lain datang dari penyelenggaraan Asian Games pada Agustus 2018. Pesta olahraga se-Asia itu, menurut Darmin, berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    Dengan faktor pendukung tersebut, Darmin percaya ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi daripada asumsi yang dipatok pemerintah. "Kenaikan 0,2 sampai 0,3 persen dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup reasonable (masuk akal)," ujarnya.

    Namun guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Irwan Adi Ekaputra, mengingatkan bahwa posisi ekonomi dan kondisi keuangan global tetap berpengaruh terhadap ekonomi 2018. Karena itu, menurut dia, pelaku pasar, pengusaha masyarakat, termasuk pemerintah, harus tetap waspada akan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi.

    FAJAR PEBRIANTO | DIAS PRASONGKO | VINDRY FLORENTIN | SYAFIUL HADI | MUH. SYAIFULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.