TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo mengatakan pihaknya saat ini sedang menyusun kerangka acuan kerja pengelolaan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Kerangka tersebut akan menghasilkan kejelasan pengelolaan Pelabuhan Patimban.
"Sekarang sedang disusun TOR-nya. Yang jelas 51 persen Indonesia, 49 persen Jepang," kata Agus di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis, 21 Desember 2017.
Agus memperkirakan dari 51 persen pengelola asal Indonesia, pihak swasta akan memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan badan usaha milik negara (BUMN). "Perkiraan masih kasar BUMN 10-20 persen dari 51 persen, lebih besar swasta," ujar dia.
Selain keterlibatan BUMN, Agus mengatakan Kemenhub mendorong badan usaha milik daerah (BUMD) di Jawa Barat untuk ikut terlibat dalam proyek Pelabuhan Patimban ini. Namun, BUMD di Jawa Barat belum ada yang memberanikan diri untuk berpartisipasi.
Selain itu, Agus memperkirakan proyek Pelabuhan Patimban akan segera dilaksanakan pada Maret 2018 setelah tender sudah dilaksanakan. "Sehabis tender mungkin bulan Maret kontrak langsung jalan," ujar dia.
Pelabuhan Patimban di Subang akan dilengkapi dengan pulau-pulau buatan dengan proses reklamasi. Pulau berbentuk huruf U ini menjadi salah satu fasilitas untuk proyek Patimban, pelabuhan besar yang digadang-gadang sebagai pendamping Tanjung Priok ini.
Pelabuhan Patimban terdiri atas dua bagian, yaitu area pulau reklamasi seluas 350 hektare dan wilayah darat 250-300 hektare.
