Kemenkeu Unggul di Keterbukaan Publik, Begini Respons Sri Mulyani

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sri Mulyani Indrawati. AP/Itsuo Inouye

    Sri Mulyani Indrawati. AP/Itsuo Inouye

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merasa bahagia kementeriannya berada di peringkat pertama dalam keterbukaan publik. Penghargaan ini akan menjadi semangat untuk terus ditumbuhkan di Kementerian Keuangan.

    "Tahun ini kami mendapatkan pengakuan sebagai nomor satu. Saya rasa ini merupakan hal yang sangat membahagiakan buat kami," kata Sri Mulyani seusai acara penganugerahan keterbukaan informasi publik, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis, 21 Desember 2017.

    Baca: Sri Mulyani: Musim Pemilu Tak Ganggu Reformasi Struktur Ekonomi

    Pada tahun lalu, Kementerian Keuangan berada di peringkat kedua. Saat itu Sri Mulyani mengaku kecewa dengan peringkat tersebut. Bagi dia, Kementerian Keuangan harus berada di posisi pertama dalam keterbukaan informasi publik. Sebab, tugas Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara.

    Dengan tugas tersebut, Kementerian Keuangan mengumpulkan uang dari rakyat dan menjadi aset negara. Uang tersebut semaksimal mungkin digunakan untuk kemakmuran masyarakat. "Jadi keterbukaan, transparansi, dan informasi yang detail itu adalah sesuatu yang seharusnya memang kami lakukan sebagai kementerian," ujar Sri Mulyani.

    Dia mengatakan pihaknya akan terus memperbaiki transparansi di kementeriannya. Selain itu, edukasi dan pemahaman publik mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta keuangan negara akan ditingkatkan. Sebab, edukasi dan pemahaman publik itu penting untuk menentukan pembangunan masyarakat saat ini dan ke depannya.

    Di tahun-tahun berikutnya, Sri Mulyani bertekad Kementerian Keuangan mempertahankan posisi pertama dalam keterbukaan informasi publik. "Pokoknya kami tanya menilainya bagaimana, wong enggak ada informasi yang kami tutupi, jadi kami merasa bahwa itu maksimal yang akan kami lakukan," tuturnya.

    Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP). Penilaian dimulai dengan tahapan self-assessment questioner pada Juni 2017. Kepala KIP Tulus Subardjono mengatakan tingkat partisipasi badan publik yang dilihat dari pengembalian SAQ pada tahun ini mengalami penurunan. "Tepatnya, dari 397 badan publik, yang mengembalikan hanya 156 atau 39,29 persen," kata Tulus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.