Pembebasan Lahan Tak Lagi Jadi Masalah Utama Infrastruktur

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pekerja membangun tiang underpass di lokasi megaproyek infrastruktur jalan tol Trans Jawa ruas Solo-Ngawi-Kertosono di Ngawi, Jawa Timur, 17 April 2016. ANTARA FOTO

    Sejumlah pekerja membangun tiang underpass di lokasi megaproyek infrastruktur jalan tol Trans Jawa ruas Solo-Ngawi-Kertosono di Ngawi, Jawa Timur, 17 April 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah mengumumkan hasil pencapaian proyek strategis nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2016. Hasilnya, dari 245 proyek dan dua program yang telah dicanangkan, terdapat 26 PSN yang sudah rampung dikerjakan dan bisa dioperasikan.

    Anggota tim KPPIP, Rainer Haryantom mengatakan, dalam proses pembangunan proyek-proyek tersebut, pemerintah kerap menemukan masalah tertentu di masing-masing proyek. "Kalau di lapangan, ada yang isunya masih berhubungan dengan pengadaan lahan," ujar Rainer di Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.

    Baca: Sri Mulyani Ungkap Penyebab Infrastruktur Indonesia Tertinggal

    Namun, sebetulnya, Rainer menuturkan, persoalan pengadaan lahan kini tidak lagi menjadi masalah utama bagi pembangunan PSN. Pasalnya, kata dia, persentase masalah dalam pembangunan PSN yang kerap didominasi pembebasan lahan kian menurun.

    Kendala pembebasan lahan yang sebelumnya paling dikeluhkan dalam pembangunan PSN pada 2016, kemudian bergeser di 2017. "Sekarang masalah pengadaan lahan menjadi nomor dua. Masalah nomor satunya malah dari perencanaan dan penyiapan proyek," tutur Rainer.

    Menurut dia, hal tersebut dapat disebabkan oleh terjadinya pergeseran masalah pengadaan lahan yang terjadi di lapangan. Kalau dulu, kata Rainer, masalah pengadaan lahan masih kian tersangkut oleh persoalan regulasi dan anggaran.

    "Di 2017 masalahnya adalah aksi penolakan oleh masyarakat," kata Rainer. "Bukan untuk mendiskreditkan, tapi ada beberapa LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang mendukung aksi penolakan tersebut."

    Adapun ketua tim KPPIP, Wahyu Utomo, mengatakan kelengkapan dan kesiapan regulasi memang menjadi salah satu faktor utama yang menjadikan persentase masalah pengadaan lahan bisa menurun.

    Wahyu berujar, untuk mengatasi masalah pengadaan lahan, KPPIP telah berusaha melengkapi semua peraturan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. "Perpres dan Permendagri juga telah kami diperbaiki. Yang belum kami perbaiki adalah regulasi tentang tanah wakaf, prosesnya masih di Setneg," ucapnya.

    Wahyu menambahkan, keberadaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) juga turut membantu proses pengadaan lahan. Menurut dia, lembaga tersebut dapat bekerja untuk mempercepat proses pembayaran lahan oleh pemerintah kepada masyarakat.

    Adapun PSN merupakan proyek infrastruktur pilihan pemerintah yang dianggap memiliki peran strategis atas perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan rakyat. Program tersebut diatur dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 juncto Perpres Nomor 58 Tahun 2017.

    Hingga kini, terdapat 245 proyek plus dua program yang dimasukkan ke dalam program PSN dengan estimasi total nilai investasi mencapai Rp 4.417 triliun. Semua PSN terbagi ke dalam 15 sektor dengan jumlah proyek terbanyak adalah sektor jalan (74 proyek), sektor bendungan (54 proyek), dan sektor kawasan (30 proyek). Adapun dua program yang dimasukkan ke PSN terdiri atas  program ketenagalistrikan sebesar 35 ribu megawatt dan program industri pengembangan pesawat R-80 dan N-245.

    ERLANGGA DEWANTO | RR ARIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.