Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

142 Proyek EBT Mangkrak, Diduga Karena Rencana ESDM Tak Matang

image-gnews
Biayai Energi Terbarukan, PIP Kucurkan Rp 450 Miliar
Biayai Energi Terbarukan, PIP Kucurkan Rp 450 Miliar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengeluarkan hasil pemeriksaan terkait proyek pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang tengah dikerjakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hasil pemeriksaan BPK menemukan bahwa ada sebanyak 142 proyek mangkrak dengan total nilai Rp 1,17 triliun yang hilang percuma.

Direktur Eksekutif, Institute for Essential Service Reform, Fabby Tumiwa menilai bahwa banyaknya proyek pembangunan EBT yang mangkrak tersebut karena tidak adanya perencanaan yang matang dan holistik oleh Kementerian ESDM. "Sejak awal mulai dari perencanaan seharusnya melibatkan pemerintah daerah, dan jangan hanya pemerintah daerah itu diminta untuk membuat proposal saja,” katanya kepada Tempo ketika ditemui di kantornya kawasan Tebet, Jakarta pada Selasa, 19 Desember 2017.

Baca: Dirjen Bantah Ratusan Proyek EBT ESDM Disebut Mangkrak

Oleh karena itu, Fabby mengusulkan supaya pembangunan proyek EBT yang dilakukan oleh Kementerian ESDM bisa dilakukan secara sinergis dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah daerah. “Kalau dibenahi itu harus berangkat dari sistem perencanaannya."

Menurut Fabby, perencanaan bersama tersebut sebaiknya juga harus dimulai sejak minimal dua tahun sebelum diputuskannya eksekusi pembangunan proyek EBT. Apalagi salah satu yang menjadi kendala dalam pembangunan proyek EBT tersebut adalah lamanya proses transisi atau pemindahan kepemilikan aset dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jadi yang sering kali bermasalah, kata Fabby, adalah barang selesai dibangun tapi memindahkan dari aset pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu ada prosedurnya dan itu lama. "Kira-kira bisa memakan waktu 6-7 bulan,” ucapnya.

Menurut Fabby, proses pemindahan sangat memakan waktu karena harus melalui prosedur pemeriksaan dan verifikasi di Kementerian Keuangan terkait pencatatan aset negara hingga nantinya keluar Berita Acara Sera Terima (BAST). Belum lagi jika nilai aset pembangunan proyek pembangkit EBT tersebut di atas 10 miliar maka tidak hanya perlu persetujuan Menteri Keuangan tetapi juga perlu persetujuan presiden.

Kemudian, dengan perencanaan EBT yang lebih lama tersebut diharapkan bisa meminimalisir lamanya proses pemindahan aset dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tersebut. Dengan cara itu, kata Fabby, pemerintah daerah jadi lebih memiliki waktu untuk melakukan alokasi anggaran terutama ketika nanti aset tersebut sudah berpindah dari milik pemerintah pusat menjadi pemerintah daerah. “Jadi ketika tahun depan diserahterimakan mereka sudah langsung punya anggaran dan siap untuk beroperasi,” katanya.  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

27 hari lalu

Asap vulkanis yang keluar dari kawah Gunung Semeru terlihat dari Desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur, Jumat 16 Februari 2024. Bedasarkan data Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada periode pengamatan Jumat (16/2) pukul 06.00-12.00 WIB Gunung Semeru mengeluarkan material vulkanik dengan 19 kali gempa letusan atau erupsi amplitudo 10-22mm selama 83-130 detik, 7 kali gempa Awan Panas Guguran (APG) amplitudo 3-8mm selama 39-51detik. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

MAGMA Indonesia memperingatkan adanya Erupsi Gunung Semeru dan Marapi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada radius 5 kilometer.


34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali

18 Januari 2024

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker yang diusulkan berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat daerah setempat di 36 Provinsi. Tempo/Tony Hartawan
34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali

Jawa-Bali merupakan daerah yang paling banyak menerima rice cooker gratis. Total anggaran program ini Rp 347 miliar.


Syarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?

16 Oktober 2023

Ilustrasi Jejeran Rice Cooker. shutterstock.com
Syarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?

MKementerian ESDM akan memberikan bantuan 600 ribu unit rice cooker secara gratis, apa syaratnya?


Indosolar Expo 2023: Upaya Bersama Bangkitkan Energi Surya Indonesia

26 Juli 2023

Gelaran pameran tahunan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Indosolar Expo 2023.
Indosolar Expo 2023: Upaya Bersama Bangkitkan Energi Surya Indonesia

Energi surya memiliki peran strategis dalam mengakselerasi upaya transisi energi khususnya di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).


5 Provinsi Penghasil Emas Terbesar di Indonesia

11 Februari 2023

Warga saat melakukan aktifitas dulang emas dari air pembuangan limbah tailling PT Freeport yang mengalir melalui Sungai Otomona, Mil 38, Kualakencana, Timika Papua, 28 Oktober 2016. Perharinya warga dapat mendulang emas sebanyak setengah gram emas dengan biaya sewa lahan Rp 100 ribu perbulannya. TEMPO/Subekti
5 Provinsi Penghasil Emas Terbesar di Indonesia

Inilah 5 Provinsi Penghasil emas terbesar di Indonesia.


Turunkan Emisi Efek Rumah Kaca, Kementerian ESDM Percepat Pengembangan Sektor Panas Bumi

11 Februari 2023

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, saat melakukan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik melalui virtual pada Jumat, 7 Oktober 2022. Kredit: YouTube Ditjen EBTKE
Turunkan Emisi Efek Rumah Kaca, Kementerian ESDM Percepat Pengembangan Sektor Panas Bumi

Kementerian ESDM terus mengembangkan sektor panas bumi untuk menurunkan efek rumah kaca.


Menteri ESDM: Ekspor Emas Dihentikan Bertahap

10 Februari 2023

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan keterangan bersama Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022. Presiden Jokowi akan memberikan insentif hingga Rp 5 triliun untuk kendaraan listrik, dari mobil, motor, hingga bus. Insentif diberikan karena Jokowi melihat kebijakan seperti ini sudah dilakukan oleh semua negara di dunia, terutama di Eropa. TEMPO/Subekti.
Menteri ESDM: Ekspor Emas Dihentikan Bertahap

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan larangan ekspor emas akan dilakukan secara bertahap.


Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

7 Februari 2023

Calon pembeli tengah melihat kendaraan listrik Wuling Air EV di Wuling Center kawasan Pondok Indah, Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah merilis data penjualan mobil selama Oktober 2022. Tempo/Tony Hartawan
Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

6 Februari 2023

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno saat ditemui di kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022. Tempo/M. Faiz Zaki
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.


Indonesia Punya Potensi EBT 3.686 GW, Kementerian ESDM: Modal Utama untuk Transisi Energi

6 Februari 2023

potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dimiliki Indonesia cukup besar yaitu mencapai 437 gigawatt (GW)
Indonesia Punya Potensi EBT 3.686 GW, Kementerian ESDM: Modal Utama untuk Transisi Energi

Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menyebut Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan atau EBT yang melimpah.